Pulihkan Sanitasi Pascabencana, Kementerian PU Siapkan Penanganan Permanen TPA Rantau dan IPLT Aceh Tamiang

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan percepatan penanganan infrastruktur sanitasi yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Percepatan perbaikan ini dilakukan guna mencegah risiko gangguan kesehatan lingkungan serta memastikan layanan dasar masyarakat dapat segera pulih. Proses penanganan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari fase tanggap darurat hingga memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pada dua fasilitas vital, yakni Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rantau dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Aceh Tamiang.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur air dan sanitasi yang layak serta merata menjadi aspek yang sangat penting dalam kondisi bencana, seperti yang terjadi di wilayah Sumatera saat ini.

“Dalam kondisi bencana tidak hanya sebatas pemenuhan pangan saja, ketersediaan air dan infrastruktur juga sangat penting,” kata Menteri Dody.

Pada fase awal atau tanggap darurat, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh telah memfokuskan upaya pada pembersihan sisa volume sampah dan material sisa bencana. Tumpukan material ini sebelumnya sempat menghambat akses dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan yang serius bagi warga terdampak.

Sebagai langkah cepat, Kementerian PU juga menyediakan layanan air limbah domestik dan limbah tinja dengan memobilisasi sejumlah fasilitas sanitasi darurat. Fasilitas tersebut meliputi toilet portable, toilet mobile, serta toilet knock down untuk mendukung kebutuhan sanitasi harian masyarakat di lokasi terdampak.

Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU merencanakan pemulihan total infrastruktur sanitasi. Upaya ini bertujuan agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat kembali berfungsi secara normal dan berkelanjutan. Langkah komprehensif ini mencakup pengadaan truk tinja, penyediaan tangki septik beserta bioaktivator, serta pendampingan tata kelola dan penyusunan studi teknis apabila diperlukan.

Secara spesifik, Kementerian PU telah menyiapkan penanganan permanen untuk TPA Rantau di Kabupaten Aceh Tamiang. Lingkup pekerjaan meliputi perbaikan sel landfill eksisting, pembangunan sel landfill baru, perbaikan jalan akses, serta pengadaan alat berat penunjang operasional.

Hingga 27 Desember 2025, progres fisik yang telah dilakukan di lapangan antara lain pengangkutan sampah dan lumpur dari fasilitas publik seperti rumah sakit, pasar, dan kawasan permukiman menuju area pembuangan (disposal). Selain itu, pembersihan jalan akses menuju TPA terus dilakukan, serta memproses pemesanan material geotekstil untuk perkuatan sel landfill.

Sementara itu, di sektor air limbah, penanganan IPLT Kabupaten Aceh Tamiang mencakup perbaikan jalan akses, pembersihan fasilitas IPLT eksisting, serta rehabilitasi unit bak pengolahan, termasuk bak anaerobik, fakultatif, maturasi, hingga wetland.

Tercatat per 27 Desember 2025, tim di lapangan telah melaksanakan pembersihan jalan akses menuju IPLT dan pembersihan lumpur pada bak pengolahan sebagai langkah awal pemulihan fungsi layanan.

Sebagai bagian dari inovasi peningkatan layanan sanitasi di masa depan, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi sanitasi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat Aceh Tamiang.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES