Koran Mandalika, Mataram – Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Mataram (Unram), Joko Jumadi, memastikan video asusila dua sejoli yang viral di media sosial, bukanlah Mahasiswa Unram.
Joko mengatakan pihaknya sudah melakukan investigasi terkait sosok di dalam video tersebut dan dinyatakan bahwa sosok tersebut bukanlah Mahasiswa Unram.
”Yang perlu saya sampaikan adalah, tidak benar video itu adalah video Mahasiswa Unram. Terutama yang KKN di Lombok Timur,” kata Joko saat dikonfirmasi Koran Mandalika, Selasa (10/2).
Joko menjelaskan berdasarkan tanggal upload-nya, tindakan tercela dalam video itu dilakukan sebelum Program KKN berlangsung.
”Jejak digital masih ada. Di Youtube juga masih ada screenshot-nya, itu diupload tanggal 25 September 2025. Dari Youtube itu nanti mengarah ke satu web blogspot dan itu bisa didownload di situ. Artinya, video itu sudah ada sebelum pelaksanaan KKN,” jelasnya.
Selain itu, Joko juga menyoroti bahasa serta logat percakapan dua sejoli dalam video tersebut, yang dikatakannya bukan logat NTB.
”Bahasanya ya. Bahasa dan logatnya itu bukan dari Lombok, bukan dari NTB,” ucap Joko.
Bahkan, Joko mengatakan, ada perbedaan wajah pada sosok wanita di video dengan mahasiswi yang dituduh.
”Secara wajah pun berbeda antara yang di video dengan mahasiswi yang dituduh itu,” kata Joko.
Joko menuturkan ada kemiripan antara wanita dalam video dengan mahasiswi yang diduga sebagai pelaku. Namun, kata Joko, itu bukanlah orang yang sama.
”Yang mirip itu hanya kacamatanya saja. Frame kacamatanya mirip tetapi frame kacamatanya pun berbeda warna. Kalau sekilas dari samping memang mirip (wajahnya), tetapi kalau yang aslinya masih ada jerawatnya kalau di video enggak ada jerawatnya sama sekali,” tuturnya.
Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Lombok Timur untuk melakukan kroscek.
Dia menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru untuk mengambil tindakan hukum kepada pihak desa yang membenarkan peristiwa tersebut.
”Kami tidak buru-buru untuk menggunakan pendekatan hukum ke kadesnya, karena mungkin dia juga tidak paham atau dia hanya melihat sekilas. Tetapi kita minta kepala desa nanti untuk mengklarifikasi sendiri,” ungkap Joko. (dik)
