Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan ini adalah manifestasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Menteri Dody.
Penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan total nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun ini berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. Pekerjaan konstruksi ini dibagi menjadi dua paket strategis berdasarkan wilayah kerja dan kontraktor pelaksana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Paket pertama, yakni Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1, mencakup wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe. Paket ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp782,29 miliar. Masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung selama 240 hari kalender, terhitung sejak 28 November 2025 dengan target penyelesaian pada 25 Juli 2026. Hingga 30 Januari 2026, progres fisik paket ini tercatat mencapai 2,81 persen.
Sementara itu, paket kedua atau Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 meliputi wilayah Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil. Paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp757,05 miliar. Dengan masa pelaksanaan yang sama, yaitu 240 hari kalender, pekerjaan dimulai pada 18 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada 14 Agustus 2026. Saat ini, progres fisik untuk paket kedua telah mencapai 1,70 persen.
Sekolah Rakyat Tahap II dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Bangunan ini didesain secara komprehensif, tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga memperhatikan aspek mitigasi risiko bencana demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Setiap lokasi sekolah akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari asrama siswa dan guru, ruang kelas berbasis teknologi, pusat pembelajaran digital, laboratorium keterampilan, hingga perpustakaan. Selain itu, fasilitas penunjang kesehatan dan aktivitas siswa juga disiapkan secara lengkap, meliputi klinik kesehatan, kantin dan dapur sehat, lapangan olahraga, serta area hijau.
Pembangunan di Aceh ini merupakan bagian dari program nasional Sekolah Rakyat Tahap II yang dilaksanakan secara serentak di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota. Secara nasional, program ini menargetkan kapasitas tampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), yang terdiri atas 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA. Hingga 23 Januari 2026, capaian fisik nasional berada di angka 4,56 persen.
Kementerian PU optimistis seluruh infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap II dapat diselesaikan pada periode Juni–Agustus 2026, sehingga siap digunakan sepenuhnya pada tahun ajaran 2026/2027.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
