Koran Mandalika, Lombok Tengah – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhamad Akhyar, turun gunung menyerap langsung denyut nadi persoalan warga lewat agenda reses masa sidang 2026-2027 di Dusun Karang Daye Timuk, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Selasa (3/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, politisi kawakan ini mendengarkan deretan curahan hati masyarakat yang mengerucut pada empat isu krusial: perbaikan infrastruktur jalan gang, suntikan modal bagi UMKM, peningkatan fasilitas Posyandu, hingga armada pengangkut sampah.
Keluhan pertama datang dari Inaq Sandi, seorang warga setempat. Ia menyoroti kondisi jalan gang di lingkungannya yang mendesak untuk diperbaiki demi melancarkan mobilitas harian warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Jalan gang merupakan akses penting yang setiap hari digunakan masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas. Karena itu, kondisi jalan yang layak sangat dibutuhkan demi kelancaran mobilitas dan kenyamanan warga,” ujar Inaq Sandi.
Sektor ekonomi warga turut disuarakan oleh Inaq Inun. Ia berharap ada program nyata berupa bantuan modal usaha agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desanya bisa bernapas lega, bertahan di tengah persaingan, serta mendongkrak pendapatan keluarga.
Tak hanya infrastruktur dan ekonomi, urusan kesehatan dasar juga menjadi sorotan. Para kader Posyandu di dusun tersebut melaporkan bahwa fasilitas fisik dan sarana penunjang yang ada saat ini sudah saatnya diperbarui. Gedung yang lebih representatif dinilai krusial agar pelayanan bagi ibu hamil, bayi, dan balita bisa berjalan maksimal.
Persoalan kebersihan lingkungan tak luput dari daftar aspirasi. Warga mendesak adanya pengadaan sarana pengangkut sampah mandiri agar proses pengelolaan kebersihan di permukiman bisa tertata lebih bersih, sehat, dan terhindar dari penumpukan limbah rumah tangga.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Lalu Muhamad Akhyar menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen wajib bagi legislator untuk mengikat janji politik dengan kenyataan di lapangan.
“Kami hadir untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga. Berbagai aspirasi yang disampaikan tentu menjadi perhatian dan akan kami tampung untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRD,” tegas Akhyar.
Menurut politikus Golkar itu, pilar pembangunan daerah tidak boleh pincang. Sektor fisik, pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, hingga kebersihan lingkungan harus berjalan beriringan sebagai paket kebijakan yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Ia menambahkan, seluruh usulan warga ini nantinya akan dikonsolidasikan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna melihat kepatuhan teknis, kewenangan, serta peluang alokasi anggarannya dalam program pemerintah daerah.
”Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa reses bukan sekadar agenda formal lembaga legislatif, melainkan ruang penting untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan pembangunan,” pungkasnya. (df)
