Koran Mandalika, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menandatangani MoU dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Langkah tersebut diambil untuk mendorong hilirisasi produk perkebunan di NTB sehingga memiliki nilai tambah.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) NTB, Lalu Wiranata, mengatakan Program tersebut, diluncurkan oleh Special Mission Vehicle (SMV) yang merupakan lembaga di bawah Kemenkeu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“8 perusahaan dari SMV itu kita minta untuk bergabung sama kita untuk hilirisasi sekarang. Jadi produk-produk kita, seperti kemiri, mente, kopi, kakao, pokoknya komoditas NTB ini kita mau mulai tingkatkan nilai tambahnya,” kata Wiranata, Kamis (24/9).
Ia menjelaskan berdasarkan arahan dari Gubernur NTB, kemiri akan memasuki hilirisasi tahap dua, sehingga menjadi beberapa produk olahan.
“Jadi bukan hanya kupas, bungkus, trus olah sedikit. Tapi nanti sudah menjadi minyak kemiri, sudah jadi kosmetik dan sebagainya,” jelas Wiranata.
Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, NTB dapat memperoleh berbagai bantuan, seperti permodalan, pelatihan, hingga sarana pendukung.
“Kemudian akses pasarnya nanti kita dibantu termasuk kita sedang bicarakan titip ekspor dari sini agar devisa ekspornya itu dapatnya untuk NTB,” ucap Wiranata.
Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB telah mengekspor dua komiditas perkebunan, seperti kemiri dan vanili. Dua komiditas itu dikirim ke dua negara berbeda.
Untuk kemiri, jelas Wiranata, akan dikirim ke Jepang, sedangkan Vanili akan dikirim ke Amerika denga berat masing-masing 5 ton.
“Nilainya 350 juta yang kemiri, jadi 1 kilonya Rp70 ribu, kalau kita beli di pasar kan Rp12 ribu harganya. Rp2 juta sampai Rp3 juta kalau vanili itu kalau 1 ton aja udah 2 sampai 3 miliar, kali lima kan,” pungkasnya. (dik)
