Jakarta, 7 Juli 2025 – Dalam rangka menuju pelayanan publik yang lebih efisien dan pengembangan infrastruktur digital nasional yang terintegrasi, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menandatangani Statement of Intent (SoI) untuk memajukan transformasi digital Indonesia melalui inisiatif Digital Nusantara hari ini. Digital Nusantara merupakan inisiatif DEN dalam mewujudkan sistem pelayanan publik digital terpadu berdasarkan arahan Presiden Prabowo.
Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet seluler dan ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai 1.945 miliar Dolar AS dalam e-commerce saja pada tahun 2030, teknologi digital memiliki potensi signifikan untuk mempercepat kemajuan Indonesia menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, peralihan dari platform digital yang terfragmentasi ke sistem tunggal yang interoperabel, aman, dan terukur memerlukan perubahan teknis, kelembagaan, dan budaya yang signifikan.
Inti dari transformasi digital Indonesia adalah penggunaan pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI), yang mengintegrasikan proses identifikasi digital, protokol autentikasi, dan pertukaran data. DPI memastikan pelayanan seperti perlindungan sosial, kependudukan dan catatan sipil, serta kesehatan dapat diakses dengan mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyambut baik kolaborasi ini, dengan mengatakan, “Inisiatif ini bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui integrasi dan efisiensi untuk memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Dengan satu sistem digital ini, kita memangkas birokrasi dan memastikan pelayanan publik, khususnya bantuan sosial, sampai ke orang yang tepat pada waktu yang tepat.”
Melalui kemitraan ini, DEN dan UNDP akan berupaya untuk menyelesaikan sistem perlindungan sosial digital, meningkatkan kesadaran tentang satu sistem digital, memfasilitasi koordinasi lintas kementerian, dan memperluas ke next service DPI use-case, yang berpotensi menyederhanakan akses ke pelayanan publik, memungkinkan pembuatan kebijakan berbasis data, serta meningkatkan akuntabilitas dan pendapatan bagi Indonesia.
UNDP Indonesia, bersama UNDP Bangkok Regional Hub, akan memberikan dukungan konsultasi strategis, bantuan teknis melalui para ahli nasional dan internasional, serta memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan lokal saat ini.
“Kemitraan ini menandai milestone penting,” kata Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura. “Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, namun juga untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Kami bangga mendukung kepemimpinan DEN melalui inisiatif Digital Nusantara untuk membuka potensi penuh infrastruktur publik digital demi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel.”
“Dengan membangun tulang punggung sistem digital yang aman dan interoperabel, dimulai dengan bantuan sosial, kita menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Pengintegrasian ini memungkinkan penyelenggaraan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel, mendukung visi Presiden untuk ekonomi yang modern, inklusif, dan tangguh,” kata Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto.
Meskipun tahap awal berfokus untuk membantu pemerintah mengintegrasikan sistem perlindungan sosial, pendekatan ini pada akhirnya dapat diterapkan pada pelayanan penting lainnya, seperti catatan sipil, kesehatan, atau platform pembayaran nasional. Upaya ini dapat membuka jalan bagi pelayanan publik yang lebih mudah diakses, andal, dan berpusat pada masyarakat di seluruh Indonesia.
