Jakarta, 19 Juni 2025 – Industri kripto di Asia Tenggara kini memasuki babak baru yang lebih kompetitif. Negara-negara di kawasan ini berlomba-lomba menciptakan regulasi yang ramah dan insentif yang menarik guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital berbasis blockchain dan aset kripto. Dua negara yang kini menjadi sorotan adalah Thailand dan Vietnam, yang telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi mereka sebagai pusat inovasi aset digital di regional.
Pemerintah Thailand baru saja mengumumkan kebijakan pembebasan pajak penghasilan pribadi bagi pengguna exchange kripto lokal, dengan pemotongan pajak sebesar 15%. Kebijakan ini berlaku hingga 31 Desember 2029 dan menjadi sinyal kuat bahwa Thailand ingin memperkuat posisi sebagai hub kripto di Asia. Insentif ini membuka ruang lebih besar bagi investor ritel dan institusional untuk terlibat dalam ekosistem aset digital secara legal dan menguntungkan.
Sementara itu, Vietnam menunjukkan ambisi besarnya melalui Undang-Undang tentang Industri Teknologi Digital yang disahkan pada 14 Juni 2025. Undang-undang ini menempatkan aset kripto di bawah kerangka regulasi formal dan menerapkan standar anti-pencucian uang (AML) serta anti-terorisme yang ketat. Sama seperti Indonesia, Vietnam mengkategorikan kripto sebagai aset digital, namun kini lebih unggul dalam hal kejelasan hukum dan roadmap adopsi teknologinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan laporan Global Crypto Adoption Index 2024 dari Chainalysis, Vietnam menduduki peringkat kelima, dan Thailand di posisi ke-16, dalam indeks adopsi kripto global. Sementara Indonesia berada di posisi ketiga, namun dominasi ini bisa terancam jika langkah-langkah strategis tidak segera diambil untuk memperkuat industri dalam negeri.
Indonesia Perlu Bersinergi untuk Dorong Pertumbuhan Industri Kripto
CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyatakan bahwa perkembangan pesat di negara tetangga seharusnya menjadi alarm sekaligus motivasi bagi Indonesia untuk terus memperkuat ekosistem kripto nasional.
“Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar kripto, tetapi kita tidak bisa terlena. Agar tidak tertinggal dari Vietnam dan Thailand, perlu ada sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan regulasi yang mendukung, edukasi yang masif, serta insentif yang mendorong adopsi,” ujar Calvin.
Menurutnya, langkah Thailand yang memberikan insentif pajak bisa dijadikan bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih mendukung industri. Sementara pendekatan regulatif Vietnam dapat menjadi inspirasi dalam membangun kerangka hukum yang jelas dan aman bagi investor maupun pengembang teknologi.
“Kami percaya bahwa dengan regulasi yang progresif, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen bersama, sehingga industri kripto Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga menjadi pemimpin di Asia Tenggara,” tambah Calvin.
Kiat Menjaga Daya Saing
Untuk menjaga daya saing di kawasan Asia Tenggara, sejumlah langkah strategis disuarakan pelaku industri yang dinilai perlu segera diambil agar industri kripto Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Salah satu usulan utama adalah pemberian insentif fiskal, misalnya melalui penyederhanaan perpajakan aset kripto di platform exchange lokal. Selain itu, regulasi yang ada perlu disempurnakan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis kripto yang terus berevolusi.
Upaya peningkatan literasi digital dan finansial juga menjadi kunci penting agar masyarakat luas dapat berpartisipasi dalam ekosistem kripto secara aman dan bertanggung jawab. Dukungan terhadap startup dan pengembang pun harus diperkuat, antara lain melalui kemudahan akses pendanaan, pengembangan sandbox regulasi, serta program inkubasi untuk proyek-proyek blockchain. Di sisi lain, kolaborasi strategis antara regulator, pelaku usaha, dan institusi pendidikan perlu ditingkatkan guna menciptakan talenta digital yang mumpuni dan berdaya saing global.
Calvin menekankan bahwa langkah-langkah tersebut sangat penting agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam pertumbuhan ekonomi digital. “Kita tidak boleh kalah dalam perlombaan ini. Blockchain dan aset digital adalah masa depan, dan masa depan itu harus dibentuk bersama oleh seluruh elemen bangsa,” pungkasnya.
