Kemenko Polkam Sebut NTB Benteng Siber Nasional - Koran Mandalika

Kemenko Polkam Sebut NTB Benteng Siber Nasional

Kamis, 11 September 2025 - 19:38

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koran Mandalika, Mataram – Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenkopolkam) mengajak masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk selektif dan lebih teliti dalam memverifikasi informasi guna menangkal kabar bohong (hoaks) dan mencegah beredarnya konten negatif di tengah era ruang siber yang semakin terbuka.

Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam Marsda TNI Ekodono Indarto, menegaskan, bahwa NTB memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai destinasi wisata internasional seperti Mandalika, tetapi juga sebagai simbol konektivitas dan stabilitas keamanan nasional.

“NTB menjadi wilayah tertinggi di kawasan tengah Indonesia dalam aktivitas digital. Di era ruang siber tanpa batas, NTB bukan hanya pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga benteng kedaulatan digital nasional,” ujarnya dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) literasi keamanan siber di Hotel Astoria, Mataram, (11/9/25).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain menghadirkan Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam Marsda TNI Ekodono Indarto. Bimtek ini juga menghadirkan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Brigadir Jenderal TNI Berty B.W. Sumakud, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi Dimas Aditya Nugraha, dan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Gani F. Siahaan.

Baca Juga :  Dari NTB untuk KMHDI, Ni Putu Virgi Eka Ayu Rasta Resmi Maju Sebagai Calon Ketua Umum PP KMHDI

Ia mengakui maraknya kabar bohong (hoaks) dan konten meragukan di dunia maya menuntut masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam memverifikasi informasi.

“Melindungi data pribadi, keluarga, dan lingkungan adalah kunci. Jika dipahami dengan baik, maka kebocoran data dapat dihindari demi mewujudkan keamanan siber nasional,” tegas Ekodono.

Ekodono menyampaikan amanat Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya transparansi dan efektivitas dalam mencegah budaya korupsi melalui tata kelola digital.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Brigadir Jenderal TNI Berty B.W. Sumakud, yang turut menjadi narasumber, menekankan bahwa keamanan siber memerlukan kerja sama semua pihak di NTB.

“Kita sering tidak sadar membagikan data pribadi melalui platform belanja online dan aplikasi lain. Data sensitif seperti ukuran baju atau alamat rumah bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemkab Lombok Tengah Gelar Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi

Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi, Dimas Aditya Nugraha, menyebut Indonesia kini menempati peringkat keempat dunia pengguna internet.

“Internet sudah seperti kebutuhan primer. Lupa handphone lebih mengganggu daripada lupa dompet. Sehari saja rasanya sulit, karena semua data tersimpan di ponsel. Penggunaan gawai pada anak-anak juga perlu diawasi oleh orang tua maupun keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Gani F. Siahaan, memaparkan dampak serta langkah penegakan hukum terkait ujaran kebencian dan judi online.

Kegiatan bimtek ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat khususnya di wilayah NTB mengenai pentingnya keamanan dan literasi digital di era ruang siber yang semakin terbuka sehingga melalui bimtek ini, pemerintah berharap literasi digital masyarakat semakin kuat, sehingga ruang siber Indonesia dapat terjaga aman, sehat, dan produktif. (*)

Berita Terkait

Betabeq Jadi Pembuka, ITDC Minta Doa Restu Sambut MotoGP Mandalika
Proyek Seaplane Bendungan Batujai Mundur dari Target
Gubernur NTB : Harus Memiliki Komitmen Jangka Panjang dan Belajar Pada Perusahaan Tempat Bekerja
Usai Insiden di Loteng, SPPG dan Mitra Diminta Perhatikan Aturan
MBG Bikin Geger, SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu kena “Kartu Merah”
Sejak Januari hingga September 2026 Tercatat 3.517 Kasus GHPR di NTB, 4 Meninggal
DPRD Terima Penjelasan Pemprov Tentang Perubahan APBD 2026
NTB Bangun Kapasitas, Dari Pendampingan Menuju Mandiri: Bypass Otak Kini Bisa Dilakukan di RSUD Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 01:02

MIND ID Jadi Motor Optimasi Penerimaan Negara dalam Pengelolaan Mineral Nasional

Rabu, 16 September 2026 - 19:02

CLARITY Act Tertahan di Senat AS, Bittime Soroti Peluang di Tengah Perkembangan Regulasi Aset Digital Global

Rabu, 16 September 2026 - 18:02

Cicilan Sudah Lunas, Bisakah Punya Cicilan Lagi?

Rabu, 16 September 2026 - 17:02

Bittime Futures Soroti Lonjakan Aktivitas Derivatives di Tengah Tren Pasar

Rabu, 16 September 2026 - 17:02

CLARITY Act Terganjal di Senat AS, Indonesia Sudah Punya Fondasi Regulasi Kripto

Rabu, 16 September 2026 - 16:02

Dengarkan “Butterflies”, Album Terbaru Amagra yang Sudah Hadir di Berbagai Platform Streaming Musik

Rabu, 16 September 2026 - 16:02

Dorong Inklusi & Kemandirian, PT Pelindo Sinergi Lokaseva Latih dan Bantu Disabilitas Netra di Semarang

Rabu, 16 September 2026 - 16:02

Buka Booth di Tech in Asia Conference 2026 Singapura, Sanct Bagikan Swag Terbatas dan Meluncur di Product Hunt pada 15 September

Berita Terbaru

Teknologi

Cicilan Sudah Lunas, Bisakah Punya Cicilan Lagi?

Rabu, 16 Sep 2026 - 18:02