Gelombang kritik terhadap DPR dinilai sebagai peluang baik untuk membenahi sistem rekrutmen politik agar lebih bersih dan transparan. Denia Yuniarti Abdussamad, CEO Garuda Ventrue Capital, menegaskan bahwa parlemen harus diisi oleh figur berintegritas dan kompeten, bukan semata populer, demi memulihkan kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa stabilitas politik dan ekonomi adalah fondasi dunia usaha, sehingga ketidakpastian akibat demonstrasi berulang dapat mengganggu iklim investasi dan kepercayaan pasar, sementara parlemen yang profesional justru akan menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Jakarta, 30 Agustus 2025 –Gelombang kritik dan demonstrasi terkait tunjangan DPR yang memanas beberapa pekan terakhir membuka babak baru dalam diskursus politik nasional. Isu ini bukan sekadar soal fasilitas wakil rakyat, melainkan tanda krisis kepercayaan publik terhadap parlemen.
Denia Yuniarti Abdussamad, CEO Garuda Ventrue Capital, menilai kondisi ini sebagai peluang baik untuk mendorong reformasi sistem rekrutmen politik. Menurutnya, DPR di masa depan hanya akan kembali dipercaya publik bila diisi oleh figur yang berintegritas, kompeten, dan memiliki semangat melayani rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita tidak bisa terus membiarkan kursi parlemen hanya diisi oleh mereka yang sekadar populer. Standar rekrutmen yang lebih ketat dan transparan harus diberlakukan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan,”tegas Denia.
Dari perspektif dunia usaha, Denia menekankan bahwa stabilitas politik dan ekonomi adalah fondasi penting bagi iklim investasi. Ketidakstabilan yang dipicu demonstrasi berulang dapat menggerus kepercayaan pasar, menahan investasi, dan memperlambat pertumbuhan.
“Ketidakpastian politik adalah biaya tambahan yang harus ditanggung dunia usaha. Bila parlemen kuat dan profesional, stabilitas terjaga, investor pun percaya untuk menanamkan modal di Indonesia,” jelasnya.
Garuda Ventrue Capital menilai pentingnya melihat momentum ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai energi untuk melakukan pembenahan. Reformasi politik menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya bagi legitimasi demokrasi, tetapi juga bagi kesinambungan ekonomi nasional.
