Indonesia Health Development Center (IHDC) menyelenggarakan Seri Diskusi Publik bertajuk “Ideologi Kesehatan Indonesia” pada tanggal 15 Agustus 2026 di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Acara yang dibuka oleh Ketua Dewan Pembina IHDC, Prof. DR. Dr. Nila Moeloek, Sp.M (K), ini mempertemukan berbagai pakar lintas sektor dan tokoh masyarakat untuk membahas empat dimensi utama, yakni Kedaulatan, Tata Kelola Kesehatan, Komunitas & Solidaritas, serta Kesetaraan.
Forum ini dilaksanakan karena adanya urgensi untuk membaca kembali persoalan kesehatan melalui nilai luhur Pancasila, menolak pandangan bahwa kesehatan hanyalah komoditas bisnis, dan merespons tingginya ketimpangan akses layanan, pembiayaan, literasi informasi, serta minimnya partisipasi masyarakat akar rumput. Tujuannya adalah untuk merumuskan kerangka kebijakan yang menjadikan kesehatan sebagai wujud keadilan sosial dan hak dasar yang berlandaskan gotong royong bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, agenda ini menggunakan metode structured public deliberation yang dibagi ke dalam dua panel utama di bawah arahan strategis Direktur Eksekutif IHDC, DR. Dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH. Seluruh gagasan yang terkumpul melalui proses live harvesting akan disintesis menjadi dokumen riset kebijakan kualitatif dan Blueprint Ideologi Kesehatan Indonesia yang dipublikasikan secara formal sebagai rujukan reformasi sistem kesehatan nasional.
JAKARTA, 15 Agustus 2026 – Memasuki era tantangan kesehatan nasional dan global yang kian kompleks, Indonesia Health Development Center (IHDC) pada hari ini kembali menyelenggarakan Seri Diskusi Publik Ideologi Kesehatan IHDC di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Sebagai kelanjutan dari serangkaian proses konsultasi pakar sebelumnya, forum kali ini secara khusus menyoroti 4 dari 6 dimensi utama kerangka Ideologi Kesehatan, yakni Kedaulatan, Tata Kelola Kesehatan, Komunitas & Solidaritas, serta Kesetaraan. Forum ini bertujuan merumuskan kebijakan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada metrik klinis, melainkan menjadikannya wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Dewan Pembina IHDC sekaligus Menteri Kesehatan Republik Indonesia Periode 2014-2019, Prof. DR. Dr. Nila Moeloek, Sp.M (K), dalam pembukaannya, menegaskan urgensi untuk membaca kembali nilai-nilai luhur Pancasila melalui lensa persoalan kesehatan hari ini. Beliau menyoroti laporan WHO mengenai UHC Service Coverage Index Indonesia yang berada pada angka 67 di tahun 2023, serta kenyataan empiris bahwa lebih dari satu juta orang Indonesia masih terdorong ke dalam jurang kemiskinan akibat beban pengeluaran kesehatan. “Kesehatan sebenarnya tidak pernah berada di luar cita-cita kebangsaan Indonesia. Namun, persoalannya adalah: seberapa jauh cita-cita itu telah menjadi kenyataan? Di sinilah kesehatan berubah dari sekadar persoalan klinis menjadi persoalan keadilan sosial,” ungkap Prof. Nila Moeloek. Beliau memaparkan celah ketimpangan yang masih menjadi pekerjaan rumah bangsa: ketimpangan akses layanan, pembiayaan, literasi informasi, serta minimnya keterlibatan masyarakat akar rumput.
Menerjemahkan “Ideologi Kesehatan” Menjadi Aksi dan Publikasi Formal
Sebagai wadah think-tank kebijakan kesehatan independen, IHDC memformulasikan rumusan yang tidak berdiri sendiri. Direktur Eksekutif IHDC, DR. Dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH, memimpin arah advokasi strategis dari diskusi ini guna melahirkan Validasi dan Blueprint Ideologi Kesehatan Indonesia yang komprehensif. Kajian transdisiplin ini memuat total enam dimensi kerangka kerja: Kedaulatan, Komunitas & Solidaritas, Kesetaraan, Jaminan Pembiayaan Berkelanjutan, Pendidikan & Promosi, serta Tata Kelola. Bagi masyarakat luas, Blueprint Ideologi Kesehatan ini pada dasarnya adalah kerangka kerja yang menolak pandangan bahwa kesehatan hanyalah komoditas bisnis semata. Sebaliknya, cetak biru ini mengembalikan kesehatan sebagai hak dasar manusia dan tanggung jawab negara yang berlandaskan gotong royong. Hasil dari seluruh rangkaian diskusi dan live harvesting gagasan dari publik ini tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi saat ini tengah disintesis menjadi sebuah dokumen riset kebijakan kualitatif yang akan dipublikasikan secara formal sebagai rujukan strategis reformasi sistem kesehatan nasional.
Diskusi publik ini dirancang sebagai wadah structured public deliberation yang dibagi ke dalam dua sesi panel utama bersama para pakar dan tokoh masyarakat dengan keahlian paripurna:
Panel 1: Kedaulatan & Tata Kelola Kesehatan
Sesi ini membedah kemandirian pangan, gizi, kedaulatan industri farmasi, hingga desentralisasi pembiayaan pusat-daerah, yang dibahas oleh: Prof. Dr. Ir. H. Hardinsyah, MS (Pakar Gizi / Guru Besar Tetap Ilmu Gizi, Ketua MWA IPB University), Ogy Winenriandhika (Wakil Sekretaris Jenderal, Asosiasi Healthtech Indonesia), Prof. dr. Adang Bachtiar, MPH., ScD. (Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi PP IAKMI), dr. A. Fardianto (Sekretaris Jenderal PERDOKJASI, mewakili sektor pembiayaan kesehatan nasional), Diah Mardhotillah (Koordinator Manajemen Pengetahuan, PATTIRO), Bapak Kevin (Mewakili Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah / KPPOD)
Panel 2: Komunitas & Solidaritas, dan Kesetaraan
Sesi ini mengupas pengakuan infrastruktur sosial seperti kader kesehatan (yang menjadi ujung tombak di desa), kesetaraan gender, dan hak afirmasi bagi wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), yang dihadiri oleh: dr. Ekasakti Octohariyanto (Sekretaris Jenderal DPP APKESMI), Caroline Thomas (Penggerak Organisasi Kemitraan Indonesia Sehat & Yayasan Peduli Hati Bangsa), Natasya Sitorus (Aktivis Kesehatan, Aliansi Nasional untuk Anak dengan HIV), Dr. Warsiti, S.Kp, M.Kep, Sp.Mat. (Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah), Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si (Sekretaris Umum PP Aisyiyah), Siska Verawati, SKM (Analis Mitigasi Bencana Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta / Alumni Pencerah Nusantara), Ilham Rusting, S.Gz., S.H. (Nutrisionis Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan, mewakili suara wilayah 3T)
” />
Arsitektur diskusi lintas sektor ini menghasilkan sintesis public insight yang padat dan valid. IHDC berkomitmen menjadikan Blueprint Ideologi Kesehatan ini lebih dari sekadar naskah akademik, melainkan sebuah gerakan moral. Kedaulatan kesehatan membutuhkan partisipasi aktif, tata kelola membutuhkan transparansi akuntabel, dan semuanya harus bermuara pada satu titik: kesetaraan hak sehat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Press Release juga sudah tayang di VRITIMES
