Koran Mandalika, Jakarta – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan daya saingnya sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim dengan meraih peringkat ketiga Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2026, di bawah Jawa Barat dan Jawa Tengah yang masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua.
Capaian ini menegaskan konsistensi NTB dalam mempertahankan posisinya di jajaran tiga besar nasional sekaligus memperkuat reputasinya sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing global.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair dari Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana pada gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (16/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekda NTB Abul Chair menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan semata-mata pengakuan atas capaian daerah, melainkan juga cerminan kerja bersama dalam menjaga kualitas dan memperkuat ekosistem pariwisata ramah Muslim di NTB.
“Alhamdulillah, NTB kembali meraih peringkat ketiga Indonesia Muslim Travel Index 2026. Ini merupakan kebanggaan sekaligus pengakuan atas konsistensi kita dalam membangun pariwisata ramah Muslim. Namun, yang lebih penting dari penghargaan ini adalah bagaimana kita menjaga kualitas, meningkatkan pelayanan, dan memastikan pariwisata memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Abul Chair, Jumat (16/10).
Menurutnya, capaian tersebut harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus berbenah. Persaingan destinasi pariwisata semakin kompetitif, sehingga keunggulan NTB tidak cukup hanya bertumpu pada keindahan alam dan kekayaan budaya.
Kualitas layanan, kemudahan akses terhadap fasilitas yang dibutuhkan wisatawan Muslim, kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta keramahan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman wisata yang berkesan.
Ia menegaskan, pengembangan pariwisata ramah Muslim tidak berarti membatasi segmen wisatawan, melainkan menghadirkan destinasi yang semakin nyaman dan inklusif bagi berbagai kalangan.
Dengan pendekatan tersebut, NTB memiliki peluang memperluas pasar wisatawan sekaligus memperkuat citra sebagai destinasi yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan layanan berkualitas.
“Penghargaan ini milik seluruh masyarakat NTB, termasuk para pelaku usaha pariwisata, pemerintah kabupaten/kota, komunitas, dan semua pihak yang terus menjaga keramahan serta kualitas destinasi kita. Tantangan berikutnya adalah memastikan prestasi ini berbanding lurus dengan peningkatan kunjungan, tumbuhnya usaha masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan semakin kuatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah,” katanya.
Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan daya saing tersebut. Pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, masyarakat, serta mitra strategis, termasuk Bank Indonesia, perlu terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan standar pelayanan, kapasitas sumber daya manusia, promosi destinasi, dan pengembangan rantai nilai ekonomi halal.
Prestasi NTB ini juga berada dalam momentum penguatan pariwisata ramah Muslim Indonesia di pasar global. Dalam gelaran Indonesia Muslim Friendly Travel Summit yang menjadi bagian dari ISEF 2026, disampaikan bahwa Indonesia naik ke peringkat kedua dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026, dari posisi kelima pada 2025.
Perkembangan ini membuka peluang lebih luas bagi destinasi daerah untuk memperkuat daya saing dan menjangkau pasar wisatawan Muslim internasional.
ISEF ke-13 berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di JICC, Jakarta, dengan melibatkan mitra ekonomi dan keuangan syariah domestik maupun internasional serta lebih dari 1.000 pelaku industri halal.
Berbagai forum dan kegiatan dalam penyelenggaraan tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah, termasuk pengembangan pariwisata ramah Muslim sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Bagi NTB, mempertahankan posisi tiga besar IMTI bukanlah garis akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh.
Tantangan sesungguhnya adalah menerjemahkan pengakuan nasional tersebut menjadi kualitas destinasi yang semakin baik, peluang usaha yang semakin luas, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin nyata. Sebab, keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari posisi dalam indeks, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat. (*)
