Pemerintah Finalisasi Aturan Pajak Kripto, Industri Sambut Positif - Koran Mandalika

Pemerintah Finalisasi Aturan Pajak Kripto, Industri Sambut Positif

Kamis, 17 Juli 2025 - 17:10

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 17 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah merampungkan kebijakan perpajakan baru untuk dua instrumen digital dan investasi yang kian populer, yakni aset kripto dan logam mulia (bullion). Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif besar untuk memperluas cakupan pemajakan atas transaksi digital yang akan diterapkan secara lebih sistematis mulai tahun 2026.

“Kemudian kita juga sedang merencanakan dan memfinalisasi beberapa kebijakan yang terkait dengan pengenaan pajak transaksi atas aset kripto dan juga penunjukan lembaga jasa keuangan untuk bullion. Lalu juga digitalisasi dari transaksi luar negeri melalui platform luar negeri. Selain itu, sistem kita perkuat terus, kita kembangkan terus, kita sempurnakan,” ujar Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7).

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 pada 1 Mei 2022, aset kripto telah menjadi bagian dari sistem perpajakan nasional. DJP mencatat, hingga 31 Maret 2025, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp34,91 triliun, dengan kontribusi dari pajak transaksi kripto sebesar Rp1,2 triliun.

Meski demikian, DJP mengakui adanya sejumlah tantangan dalam implementasi pajak kripto, termasuk rendahnya literasi pajak di kalangan pelaku pasar dan kompleksitas dalam melacak transaksi yang bersifat anonim. Sebagai respons, pemerintah akan memperkuat edukasi dan penyederhanaan mekanisme pelaporan.

Langkah ini mendapat sambutan positif dari pelaku industri, CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih tertata dan adil untuk aset digital.

“Kami menyambut baik proses penyusunan kebijakan perpajakan aset kripto yang sedang difinalisasi DJP. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur industri dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan keuangan digital,” ujar Calvin.

Pajak yang Adil

CEO Tokocrypto, Calvin Kizana. Sumber: Tokocrypto.

Menurutnya, pengenaan pajak yang adil dan proporsional akan mendukung pertumbuhan industri. Calvin juga berharap agar revisi aturan perpajakan mempertimbangkan status aset kripto yang kini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai aset keuangan, bukan lagi komoditas.

Baca Juga :  4.758 Lulusan Dikukuhkan, BINUS University Dorong Lahirnya Pemimpin Inovatif yang Berdampak

“Saat ini kripto masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11% dan PPh final 0,1%, sebagaimana diatur dalam PMK No. 68 dan PMK No. 81 Tahun 2024. Namun, jika kripto diperlakukan sebagai produk keuangan, maka seharusnya tidak dikenakan PPN, sebagaimana produk keuangan lainnya. Kami berharap revisi PMK No. 81 bisa mengakomodasi hal ini,” jelas Calvin.

Calvin menambahkan, meskipun regulasi pajak kripto di Indonesia sudah cukup moderat dibandingkan negara lain, seperti Amerika Serikat yang mengenakan PPh hingga 37% atas capital gain dari aset digital, masih ada ruang untuk penyempurnaan.

“Beberapa negara seperti Thailand bahkan telah mengambil langkah progresif dengan membebaskan pajak penghasilan pribadi atas transaksi kripto lokal hingga 2029. Ini adalah sinyal bahwa pendekatan fiskal yang suportif bisa mendorong daya saing industri,” tambahnya.

Dengan kebijakan pajak yang lebih proporsional dan sistem yang diperkuat, industri aset digital di Indonesia dinilai dapat berkembang lebih sehat, transparan, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara.

Berita Terkait

Bank Raya Ajak Nasabah Hitung Jejak Karbon Lewat Raya Jejak Hijau
neobank Hadirkan FreeTamin, Nikmati Gratis Biaya Admin Top Up E-Wallet Setiap Hari
Hingga November, Edutrain KAI Bandara di Sumatera Utara Jangkau 58 Ribu Peserta
BRI Region 6 Perkuat Peran Agen BRILink, Perluas Edukasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat
Plastik OPP Roti Bening agar Tampilan Produk Lebih Menarik
Hisense Indonesia Salurkan Program Beasiswa Pendidikan kepada Mahasiswa Universitas IBBI, Dukung Pengembangan Generasi Muda di Medan
Dupoin Futures Raih Outstanding Futures Broker 2026 di CNN Indonesia Awards
JABA Peringati 100 Tahun Kunjungan Rabindranath Tagore ke Indonesia

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:02

Bank Raya Ajak Nasabah Hitung Jejak Karbon Lewat Raya Jejak Hijau

Senin, 16 November 2026 - 20:02

neobank Hadirkan FreeTamin, Nikmati Gratis Biaya Admin Top Up E-Wallet Setiap Hari

Senin, 16 November 2026 - 17:02

Hingga November, Edutrain KAI Bandara di Sumatera Utara Jangkau 58 Ribu Peserta

Senin, 16 November 2026 - 16:02

Plastik OPP Roti Bening agar Tampilan Produk Lebih Menarik

Senin, 16 November 2026 - 15:02

Hisense Indonesia Salurkan Program Beasiswa Pendidikan kepada Mahasiswa Universitas IBBI, Dukung Pengembangan Generasi Muda di Medan

Senin, 16 November 2026 - 15:02

Dupoin Futures Raih Outstanding Futures Broker 2026 di CNN Indonesia Awards

Senin, 16 November 2026 - 15:02

JABA Peringati 100 Tahun Kunjungan Rabindranath Tagore ke Indonesia

Senin, 16 November 2026 - 15:02

PFmuda Ajak Generasi Muda Lanjutkan Perjuangan melalui Karya Nyata

Berita Terbaru