JAKARTA — Ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) kembali mendorong pemerintah mempercepat pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai alternatif bahan bakar rumah tangga. Konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, sementara sekitar 75% kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor LPG Indonesia pada 2024 mencapai US$3,8 miliar atau setara Rp64,1 triliun (kurs Rp16.888 per dolar AS).
Proyek DME bahkan telah masuk dalam daftar proyek prioritas hilirisasi nasional dan direncanakan mulai digarap pada tahun ini di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
MIND ID bersama Pertamina berkolaborasi dalam percepatan hilirisasi batu bara menjadi menjadi produk energi alternatif seperti Synthetic Natural Gas (SNG), Dimethyl Ether (DME) dan Methanol melalui penguatan rantai mineral, batu bara, dan energi nasional. Dalam kolaborasi ini Pertamina berperan sebagai offtaker dan agregator infrastruktur distribusi.
Hasil hilirisasi batu bara, seperti Dimethyl Ether (DME), Synthetic Natural Gas (SNG), dan metanol—nantinya akan terserap dan tersalurkan secara efektif kepada masyarakat dan industri sebagai substitusi energi impor.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai pengembangan DME menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Menurutnya, konflik di Timur Tengah dapat mengganggu distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk Persia yang melewati jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz. Amerika Serikat menjadi pemasok utama dengan nilai impor sekitar US$2,03 miliar atau sekitar 53% dari total impor. Sementara itu, Qatar menyumbang sekitar 11%, disusul Uni Emirat Arab sekitar 10%.
Besarnya ketergantungan tersebut membuat pasokan LPG domestik rentan terhadap dinamika pasar energi global, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia.
“Ketika terjadi eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan minyak maupun gas dari kawasan Teluk Persia yang melewati Selat Hormuz, ini menjadi alasan kuat kenapa kita perlu melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME,” ujarnya.
Ia mengatakan pengembangan DME merupakan salah satu upaya untuk mencari sumber energi substitusi yang dalam jangka panjang dapat menggantikan sebagian kebutuhan LPG impor.
Selain mendukung ketahanan energi, pengembangan DME juga berpotensi membuka pasar baru bagi batu bara berkalori rendah. Indonesia dinilai memiliki modal sumber daya untuk mengembangkan industri tersebut. Hal ini mampu mendorong efektifitas PTBA dalam operasional sehingga produksi batubara kalori rendah juga bisa teroptimalisasi.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki sumber daya batu bara sekitar 97,96 miliar ton dengan cadangan mencapai 31,95 miliar ton. Sebagian besar cadangan tersebut merupakan batu bara berkalori rendah atau low rank coal, yang selama ini memiliki nilai ekonomi relatif rendah di pasar ekspor.
Menurut Bambang, hilirisasi batu bara juga menjadi kewajiban bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kontraknya telah diperpanjang.
“Hilirisasi batubara wajib dilakukan oleh pemegang PKP2B yang diperpanjang. Soal apakah ini akan membawa gairah baru atau tidak tergantung dari niatan para pelaku industrinya,” jelasnya.
Ketua Komite Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menilai pengembangan DME perlu dihitung secara cermat agar tidak kalah bersaing dengan LPG impor yang selama ini dipasok dari negara dengan biaya produksi gas lebih rendah.
“DME ini industrinya relatif masih baru dan dari sisi keekonomian juga tidak murah. Karena itu feasibility study-nya harus benar-benar dicermati,” ungkapnya.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan harga produksi DME dapat bersaing dengan LPG impor agar proyek tersebut tidak justru menambah beban biaya energi.
“Kalau ternyata produksi DME lebih mahal daripada impor LPG, maka harus dihitung kembali manfaatnya,” tegasnya.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno juga menilai pengembangan DME berpotensi membantu mengurangi ketergantungan impor LPG, namun tetap memerlukan kajian yang mendalam.
Menurutnya, proyek serupa pernah direncanakan sebelumnya namun tidak berlanjut sehingga aspek teknologi dan keekonomian perlu dihitung secara hati-hati.
“Proyek ini tentu bisa mengurangi impor LPG, tetapi membutuhkan kajian yang mendalam, khususnya terkait keekonomiannya. Teknologi yang digunakan juga harus mampu membuat biaya produksi lebih efisien dibandingkan impor LPG,” pungkas Dia.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.
