Sinergi Baru Tiga Kementerian untuk Perkuat Infrastruktur Pesantren Nasional - Koran Mandalika

Sinergi Baru Tiga Kementerian untuk Perkuat Infrastruktur Pesantren Nasional

Minggu, 19 Oktober 2025 - 19:39

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 15 Oktober 2025 – Pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Acara ini berlangsung di Gedung Heritage Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pada Selasa (14/10/2025).

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Prosesi ini turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.

Kesepakatan ini menjadi sebuah langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pesantren berjalan dengan aman, sehat, dan berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa kementeriannya berperan sebagai mitra teknis untuk membantu pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Lewat kesepakatan hari ini, kita ingin memperkuat peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan agar setiap pesantren, sekecil apa pun, mendapat perhatian yang sama,” kata Menteri Dody.

Pemerintah daerah akan menjalankan perannya mulai dari proses perizinan, sertifikasi bangunan, hingga bantuan teknis. Di sisi lain, Kementerian PU membantu menyediakan layanan melalui hotline 158 dan WhatsApp di nomor 081510000185. Bantuan lainnya berupa pendampingan di lapangan yang bekerja sama dengan Dinas PU Pemda, pengelola teknis, dan Pejabat Fungsional (Jafung) PU Penataan Bangunan di daerah, serta pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Baca Juga :  Lebih dari 1000 peserta antusias untuk Daftar ke BINUS University!

Untuk bangunan sederhana dengan tinggi di bawah dua lantai, prototipenya telah disediakan dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Sementara itu, prototipe untuk bangunan pondok pesantren yang lebih tinggi dari dua lantai akan segera disiapkan.

Selain itu, Kementerian PU saat ini tengah melaksanakan asesmen keandalan bangunan gedung pesantren di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak. Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sebanyak 80 pesantren dijadikan sampel untuk asesmen keandalan bangunan guna memperbaiki standar bangunan pondok pesantren agar aman dan layak huni bagi para santri.

“Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk membangun pembelajaran bersama bagaimana membuat ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman,” ujar Menteri Dody.

“Kami mendorong lahirnya SKB 3 kementerian ini agar Pemda bisa membebaskan biaya perizinan untuk pesantren,” tutur Menteri Dody menambahkan.

Kesepakatan tiga kementerian ini memang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif berupa pembebasan retribusi perizinan bangunan pesantren. Kebijakan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), khususnya pada Pasal 156 ayat 1.

Langkah lain yang juga ditekankan dalam kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi para santri. Tujuannya agar semangat gotong royong (roan) yang telah menjadi budaya di pesantren dapat ditingkatkan menjadi keterampilan konstruksi yang terstandar.

Baca Juga :  KAI Logistik Catat Angkutan Lebih dari 2.000 Ton pada Periode Natal, Siap Antisipasi Lonjakan Arus Balik

“Kami tidak ingin budaya itu hilang. Kami justru ingin memperkuatnya dengan pengetahuan. Karena itu, kami akan melatih dan mensertifikasi santri sebagai tenaga kerja konstruksi supaya semangat roan berubah menjadi keahlian yang diakui,” kata Menteri Dody.

Adapun pokok-pokok kerja sama ini meliputi pertukaran data pesantren, dukungan teknis keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, koordinasi perizinan, serta pembinaan dan pengawasan dalam penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

“Kalau Kementerian Agama menjadi pemegang nilai dan arah moralnya, Pemda menjadi tangan yang bekerja di lapangan, maka kami di PU menjadi jembatan antara keduanya. Kalau ketiganya berjalan seirama, kita tidak hanya membangun gedung pesantren, tapi juga ruang belajar yang memuliakan manusia,” ungkap Menteri Dody.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Berita Terkait

Hadirkan Dampak Sosial Berkelanjutan Di Bulan Suci, IPCC Gelar Program Berbagi Ramadan 2026
Peran Lembaga Rating dalam Stabilitas Pasar Keuangan Global
Ramadan Berkah Jelang Lebaran, KOMBAT Sumut Berbagi Taliasih dan Bingkisan untuk Ribuan Warga
KAI Daop 2 Bandung Ingatkan Pelanggan Datang Lebih Awal, Khusus Stasiun Bandung, Kiaracondong, dan Cimahi Boarding Ditutup 5 Menit Sebelum Keberangkatan
Antisipasi Lalu Lintas Wisata Idulfitri 1447H, JTT Pastikan Kesiapan Layanan di Ruas Tol Surabaya–Gempol
Tembus 523 Ribu Kendaraan Melintas di Gerbang Tol Cikampek Utama, Mobilitas ke Timur Trans Jawa Melonjak Signifikan
Cara Mengenali Saham Berisiko Tinggi di Pasar Modal
Proyek Koperasi Merah Putih Dimulai, Kebutuhan Besi Mulai Diperebutkan di Seluruh Indonesia

Berita Terkait

Sabtu, 21 Maret 2026 - 09:00

Hadirkan Dampak Sosial Berkelanjutan Di Bulan Suci, IPCC Gelar Program Berbagi Ramadan 2026

Sabtu, 21 Maret 2026 - 06:00

Peran Lembaga Rating dalam Stabilitas Pasar Keuangan Global

Jumat, 20 Maret 2026 - 21:00

Ramadan Berkah Jelang Lebaran, KOMBAT Sumut Berbagi Taliasih dan Bingkisan untuk Ribuan Warga

Jumat, 20 Maret 2026 - 21:00

KAI Daop 2 Bandung Ingatkan Pelanggan Datang Lebih Awal, Khusus Stasiun Bandung, Kiaracondong, dan Cimahi Boarding Ditutup 5 Menit Sebelum Keberangkatan

Jumat, 20 Maret 2026 - 18:00

Antisipasi Lalu Lintas Wisata Idulfitri 1447H, JTT Pastikan Kesiapan Layanan di Ruas Tol Surabaya–Gempol

Jumat, 20 Maret 2026 - 15:00

Cara Mengenali Saham Berisiko Tinggi di Pasar Modal

Jumat, 20 Maret 2026 - 15:00

Proyek Koperasi Merah Putih Dimulai, Kebutuhan Besi Mulai Diperebutkan di Seluruh Indonesia

Jumat, 20 Maret 2026 - 13:00

Mudik Lebih Ringan, Perjalanan Lebih Tenang Bersama MIND ID

Berita Terbaru