Wagub NTB: Sekolah Harus Jadi Ruang Aman, Bukan Tempat Kekerasan - Koran Mandalika

Wagub NTB: Sekolah Harus Jadi Ruang Aman, Bukan Tempat Kekerasan

Kamis, 24 September 2026 - 09:39

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koran Mandalika, Lombok Timur – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) memperkuat upaya pencegahan kekerasan fisik, kekerasan seksual, perundungan, dan pernikahan usia anak dengan membangun kesadaran sejak lingkungan sekolah. Sekolah didorong bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang yang aman bagi anak untuk tumbuh, berprestasi, dan membangun masa depan.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua BKOW Provinsi NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.Si, saat sosialisasi dan dialog bersama siswa-siswi SMAN 1 Terara, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (22/9/2026).

Di hadapan para guru dan pelajar, Wagub Umi Dinda menegaskan bahwa tingginya persoalan kekerasan dan masalah sosial di NTB harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar kasus tidak terus bertambah dan sekolah benar-benar menjadi lingkungan yang memberikan rasa aman kepada anak dan orang tua.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hari ini kita semua sadari, di Nusa Tenggara Barat kita memiliki angka yang cukup tinggi. Angka ini tidak boleh bertambah dan harus berhenti pada titik ini,” tegasnya.

Ia berharap tidak ada lagi orang tua yang merasa khawatir ketika melepas anaknya pergi ke sekolah atau ragu menitipkan anak kepada lembaga pendidikan.

Baca Juga :  Koordinasi Pemprov NTB dan BNPB: Bantuan Bencana Banjir di Tiga Provinsi Segera Disalurkan

Karena itu, Umi Dinda meminta tenaga pendidik tidak hanya menjalankan fungsi pengajaran, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu mengayomi dan membangun lingkungan sekolah yang sehat. Sementara kepada para siswa, ia mengingatkan agar perbedaan latar belakang sosial tidak menjadi alasan untuk merendahkan atau melakukan perundungan terhadap teman.

“Kalian di sini bukan untuk menunjukkan bahwa ‘Saya anak orang paling berada’ atau memiliki orang tua berpendidikan lebih tinggi. Anak-anakku semua hadir di sini untuk mengikat tali persaudaraan, persahabatan, dan menjadi satu kekuatan untuk menunjukkan prestasi yang membanggakan,” ujarnya.

Selain kekerasan dan perundungan, Wagub memberi perhatian khusus terhadap pencegahan pernikahan usia anak. Menurutnya, masa sekolah harus dimanfaatkan untuk membangun pengetahuan, karakter dan prestasi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Ia mengajak para siswa menjaga diri dan pergaulan serta menjadi bagian dari gerakan pencegahan di lingkungan masing-masing.

“Jaga diri kalian, jaga pergaulan, dan yakinkan bahwa kalian harus menunjukkan prestasi sebelum menuju ke jenjang rumah tangga. Mari kita semua berkomitmen menjadi duta untuk menolak setiap bentuk kekerasan dan membatasi usia pernikahan,” pesannya.

Kepala SMAN 1 Terara, Halid, menyambut baik penguatan edukasi tersebut. Dengan jumlah warga sekolah yang besar, menurutnya, tanggung jawab sekolah tidak berhenti pada pencapaian akademik dan nonakademik, tetapi juga memastikan setiap siswa belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Baca Juga :  Pemprov NTB Safari Ramadhan Ke-3 di Masjid Miftahul Jannah Leneng

SMAN 1 Terara saat ini memiliki 1.476 siswa, 79 guru, dan 17 tenaga kependidikan. Besarnya komunitas sekolah tersebut membuat penguatan pencegahan kekerasan dan perlindungan anak menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan pendidikan.

Sosialisasi turut dihadiri Ketua GOW Lombok Timur Mahyu Wardani, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB Ashari, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri, Kepala BKKBN Provinsi NTB Lalu Makripuddin, serta jajaran pengurus harian BKOW Provinsi NTB.

Dari SMAN 1 Terara, pesan yang dibangun Pemprov NTB dan BKOW menjadi jelas: pencegahan harus dimulai sebelum kekerasan terjadi dan sebelum pernikahan usia anak menjadi pilihan. Sekolah harus menjadi tempat anak merasa aman, dihargai dan memiliki kesempatan untuk berprestasi. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi komitmen bersama guru, orang tua, pemerintah dan seluruh lingkungan sosial untuk memastikan generasi muda tumbuh tanpa kekerasan dan memiliki ruang yang cukup untuk meraih masa depan. (*)

Berita Terkait

Akhir 2026, BPR NTB Ditargetkan Resmi Berbasis Syariah
Gubernur NTB Tekankan Soliditas KONI, Mohan Roliskana Terpilih
Mohan Roliskana Rebut Kursi Ketua KONI NTB
Resmi Kenalkan Ketua Baru, PAN NTB Langsung Bidik Target Besar
MotoGP Mandalika: Kerugian Perusahaan dan Dampak Ekonomi adalah Dua Hal Berbeda
275 PMI NTB Dideportasi, Muazzim Akbar Ungkap 3 Penyebab Utama
Hotel Penuh, UMKM Ketiban Rezeki! Ini Dampak MotoGP Mandalika bagi NTB
Iqbal dan Dinda Satu Suara: Marquez! Sembeq Sasak Ikut Mengiringi
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:02

Konsumen Kripto di Indonesia Capai 23,21 Juta, Bittime: Pilihan Aset Digital Semakin Beragam

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:02

Restoran Halal di Bali Nikmati Hidangan Autentik Timur Tengah di Arabian Knight

Rabu, 14 Oktober 2026 - 18:02

Siaran Media – 10 Tahun Astra Property, Perkuat Portofolio Komersial dan Industrial untuk Menjawab Peluang Baru di Pasar Properti Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 - 18:02

PPATK dan MIND ID Perkuat Kolaborasi, Jaga Integritas Industri Pertambangan Nasional

Rabu, 14 Oktober 2026 - 17:02

Gudang Mau Ditambah Lantai Mezanin, Rangkanya Jangan Asal Pilih

Rabu, 14 Oktober 2026 - 16:02

Dukung Akselerasi Keuangan Digital Indonesia, Sanggabiz Rumuskan Peta Jalan Pasca-Lulus Sandbox di Buletin OJK #BeyondInfinity

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:02

Eksekusi Cepat hingga Perlindungan Dana, Ini Alasan HSB Investasi #JadiPilihan Aplikasi Trading Terbaik

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:02

Bbasam, Restoran Korea yang Perkenalkan Samgyeopsal dengan Butter-Aged 144 Jam, Resmi Hadir di Bali

Berita Terbaru

NTB Terkini

Akhir 2026, BPR NTB Ditargetkan Resmi Berbasis Syariah

Rabu, 14 Okt 2026 - 17:05