Koran Mandalika, Mataram — Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang seharusnya jadi ajang kebanggaan NTB, malah berubah jadi bahan gibah warga net.
Penyebabnya, Lomba binaraga yang digelar di sebuah hotel kawasan elite Mandalika, Lombok Tengah, bikin banyak warga naik darah.
Video para atlet binaraga baik pria maupun wanita yang tampil dengan pakaian super mini alias seksi di atas panggung viral di media sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Banyak yang bilang, itu bukan olahraga, tapi “pamer body” yang mencoreng nama baik Pulau Seribu Masjid.
Salah satu akun yang ikut menyulut bara komentar adalah @Lalu Wink Haris. Dalam unggahannya yang mengundang ribuan tanggapan, ia menyindir pedas: “Lomba ‘celana dalam’ di FORNAS NTB 2025. Dibiayai uang rakyat dari APBD.” Warganet pun langsung rame-rame mengamini.
Nggak berhenti sampai di situ, akun lain seperti @Rochy Mario Djafis juga ikut angkat suara. Menurutnya, baru kali ini ia melihat pertunjukan ‘pamer aurat’ terang-terangan di tanah Lombok. “Saya yakin Ibu Wagub pun pasti kaget!” tulisnya, menyinggung sosok perempuan nomor dua di NTB.
Tak hanya dari Lombok, reaksi juga datang dari Sumbawa. Tokoh masyarakat Nurdin Ranggabrani sampai menyebut ajang itu sebagai “SAMPAH PORNAS” alias porno aksi berkedok festival olahraga.
“Para tuan guru dakwah keliling kampung ngajarin anak-anak berhijab, eh pemerintah malah gelontorkan APBD buat lomba begini,” semprot Nurdin yang mengaku sangat kecewa.
Netizen pun ramai-ramai menyindir acara ini di kolom komentar, bahkan tak sedikit yang menyebutnya sebagai “FORNAS rasa fashion show bikini.”
Ketua Panlak Fornas VIII Nauvar Furqani Farinduan memberikan klarifikasi terkait salah satu inorga yang diperlombakan pada Fornas VIII 2025 yakni Persatuan Binaraga Fisik (PERBAFI) yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di masyarakat.
Pria yang akrab disapa Farin itu menjelaskan KORMI sangat berbeda dengan KONI. KONI melakukan pembinaan kepada cabang olahraga sedangkan KORMI merupakan wadah berhimpunnya Induk Olahraga (Inorga).
Sehingga, yang mengetahui seluruh jenis dan bentuk lomba hanyalah Inorga pusat.
“Kalau dari perspektif KONI pasti tau KONI-nya (jenis lomba). Tapi kalau di KORMI ini yang menetapkan itu semua Inorga atau Cabor pusatnya, mata lombanya apa. Nah mereka dalam mata lomba itu membuat lah Technical Handbook (THB), di situ tidulis mata lomba a,b,c,d,” kata Farin, Selasa (29/7).
Namun, lanjut Ketua Kormi NTB itu, Inorga pusat tidak menjelaskan secara rinci seperti apa model perlombaan tersebut. Yang tertulis pada THB hanyalah kebutuhan perlombaan saja.
“Cuma, mereka tidak jelaskan substansi lomba itu seperti apa, apakah gelantungan di pohon, apakah main di rumput dan seterusnya. Yang dia jelaskan di THB itu, untuk lomba x dia butuh panggung, untuk lomba b dia butuh speaker, begitu,” lanjutnya.
Pihak KORMI NTB sudah menyampaikan komplain kepada PERBAFI pusat, PERBAFI daerah, dan KORMINAS.
“Dalam hal ini KORMINAS juga pasti luput gitu. Nah saya komplain san saya minta permohonan maaf mereka secara terbuka, termasuk PERBAFI NTB,” ujar Farin.
Farin menuturkan seharusnya PERBAFI NTB sebagai perpanjangan tangan dari pusat serta sebagai warga lokal menginformasikan hal ini terlebih dahulu kepada KORMI NTB.
“Pak, mata lomba ini modelnya begini ya pak, pakai baju begini ya pak. Kalau memang mereka mau laksanakan kita pasti selenggarakan dalam kaca mata tertutup,” tutur Farin.
Menurutnya, baik PERBAFI pusat maupun daerah, sebaiknya memberikan peringatan terlebih dahulu bahwa dalam perlombaan tersebut akan di tampilkan konten sensitif.
“Menurut saya, harusnya mereka itu memberikan peringatan, untuk mata lomba ini pak ini akan mengandung konten begini. Itulah yang saya komplain ke PERBAFI Jakarta dan PERBAFI NTB,” ucap Farin.
Dia menegaskan, KORMI dan KONI memiliki perbedaan dalam memenej atau mengorkestrasi perlombaan. Dalam hal ini, KORMI hanya bersifat sebagai pelaksana.
“Kalau di PON itu pasti yang disalahkan KONI, karena KONI yang membina Cabor. Nah sementara KORMI itu adalah wadah berhimpun yang dibentuk oleh Inorga, gitu. Sehingga KORMI itu hanya sifatnya melaksanakan, melaksanakan apa ? Melaksanakan apa yang Inorga mau,” tegas Farin. (wan/dik)
