Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memulai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II sebagai kelanjutan dari penyelesaian renovasi Tahap I. Dimulainya kegiatan ini ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dipimpin langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, di kawasan Sekolah Rakyat Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026).
Pembangunan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan ini mutlak diperlukan.
“Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak. Setelah kita menyelesaikan Sekolah Rakyat Tahap I, kita langsung melangkah ke pembangunan Tahap II. Kita targetkan seluruhnya selesai pada Juni 2026 agar dapat digunakan saat tahun ajaran baru,” ujar Menteri Dody.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Menteri Dody menekankan bahwa proyek ini tidak boleh sekadar mengejar target waktu, tetapi harus mengutamakan kualitas bangunan dan akuntabilitas pelaksanaan. Infrastruktur pendidikan yang dibangun harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan tertinggi.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak boleh main-main dalam pembangunan infrastruktur. Pekerjaan harus selesai tepat waktu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan menghasilkan sekolah yang kuat, aman, dan nyaman. Ini bukan sekadar bangunan, tetapi tempat membentuk masa depan anak-anak kita,” tegas Menteri Dody.
Lebih lanjut, Menteri Dody menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan.
“Tugas kita sangat mulia. Kita mulai memutus rantai kemiskinan dari pendidikan. Semoga Sekolah Rakyat menjadi cahaya dan harapan baru bagi anak-anak yang membutuhkan,” kata Menteri Dody.
Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II akan dibangun di 104 lokasi yang tersebar di 102 kabupaten/kota pada 32 provinsi. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp26,24 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025–2026. Skema pembangunan dilakukan melalui kontrak tahun jamak (multi years contract) guna menjamin kualitas dan keberlanjutan infrastruktur.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto, menjelaskan bahwa desain Sekolah Rakyat Tahap II telah dirancang dengan standar teknis yang komprehensif, mencakup aspek keselamatan, kesehatan, serta kemudahan akses.
“Seluruh Sekolah Rakyat Tahap II dibangun dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses. Kita optimis akhir Januari 2026 seluruh fondasi sudah selesai dibangun,” jelas Dirjen Bisma.
Setiap unit Sekolah Rakyat Tahap II akan dibangun di atas lahan seluas minimal 5 hektare. Kawasan ini dirancang sebagai fasilitas pendidikan terpadu yang dilengkapi antara lain dengan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama siswa dan guru, dapur dan kantin, rumah ibadah, unit kesehatan sekolah, sarana olahraga, serta ruang terbuka hijau pendukung pembelajaran.
Kementerian PU berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait. Pengawasan ketat juga dilakukan agar seluruh tahapan berjalan tepat mutu dan tepat waktu, sehingga Sekolah Rakyat dapat segera berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
