Koran Mandalika, Mataram- Anggota DPR RI, Hj Lale Syifaunnufus bersama Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menggelar dialog bertema “Sinergi untuk Dana Haji yang Produktif dan Berkeadilan” di Pondok Pesantren (Ponpes) Nahdlatul Mujahidin NW Jempong, Mataram.
Kegiatan itu bukan hanya sekedar seremoni, namun juga memberikan kesempatan dan motivasi bagi masyarakat untuk bisa berhaji. Tentunya dengan skema pengelolaan anggaran yang tepat dan baik.
Lale Syifa yang juga merupakan cucu pahlawan nasional, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini mengungkapkan bahwa pengelolaan dana haji merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.
“Mengingat dana tersebut berasal dari jutaan Jemaah Calon Haji (JCH) yang telah lama menabung, pengelolaannya tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka dalam laporan keuangan, melainkan sebagai amanah suci,” kata Lale Syifa, Rabu (25/2).
Lebih jauh dia juga menjelaskan bahwa dana haji memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat jika dikelola secara produktif.
Fokus utama saat ini adalah bagaimana menjadikan aset tersebut sebagai instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan prinsip keamanan.
“Dana haji bukan sekedar angka tapi amanah dari jutaan JCH yang telah menyisihkan harta untuk pergi ke Baitullah,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah mengelola aset tanpa mengorbankan prinsip keamanan dan kepatuhan syariat.
Oleh karenanya, dia mengajak masyarakat agar menaruh keyakinan bahwa dana haji selanjutnya akan dialokasikan ke sektor-sektor pembangunan nasional yang strategis, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau sektor lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
Hal ini diharapkan dapat mendorong posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.
“Kita membutuhkan sinergi antara pihak BPKH dan pengusaha. Kolaborasi ini bisa menjadi kunci untuk mengembangkan ekonomi syariah dan menjadi negara syariah terbesar di dunia,” sebutnya.
Terkait distribusi manfaat, Lale Syifa menekankan pentingnya aspek keadilan bagi seluruh jemaah yang telah memenuhi syarat.
Menurutnya, setiap JCH memiliki hak yang sama, sehingga hasil pengembangan dana haji harus dapat dirasakan secara merata dan transparan.
“Keadilan dalam transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan secara terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya
Dia juga memastikan bahwa pengelolaan ini harus tetap sesuai dengan prinsip Islam sehingga tidak ada nilai yang menyimpang
Lale Syifa menegaskan peran penting Komisi 8 DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai undang-undang yang berlaku.
“Kami akan mengawasi ketat kebijakan terkait dana haji dan terus mengembangkannya. Kami percaya sinergi semua pihak adalah kunci mengelola dana haji yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
