Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen - Koran Mandalika

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen

Sabtu, 21 November 2026 - 15:58

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen

Koran Mandalika, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan.

Angka tersebut meningkat Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.673.861. Kenaikan ini diharapkan memperkuat daya beli dan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha serta peluang kerja di NTB.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik atau akrab disapa Aka, menjelaskan bahwa penetapan UMP dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan pengupahan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca Juga :  Bukannya Belajar, Puluhan Pelajar Malah Asyik Main Game Online

Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam penyesuaian upah minimum dengan memperhitungkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu.

Aka menjelaskan, gubernur menekankan bahwa kenaikan upah tidak semata-mata menyangkut penyesuaian nominal, tetapi juga bagaimana pekerja memperoleh penghidupan yang lebih baik tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha untuk terus berkembang dan mempertahankan lapangan pekerjaan.

“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujar Aka, Sabtu (21/11).

Ia menlanjutkan, gubernur juga mencermati aspirasi pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi.

Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan UMP 2027. Kenaikan sebesar 9,245 persen diharapkan dapat mengakomodasi harapan pekerja dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Gubernur NTB Setujui RSUD Praya Naik Kelas ke Tipe B

“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.

Peningkatan kesejahteraan pekerja juga perlu diiringi dengan penguatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja serta penciptaan iklim investasi yang kondusif agar dunia usaha berkembang dan mampu membuka lebih banyak peluang kerja.

Gubernur berharap, kata Aka, kenaikan UMP 2027 dapat memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Pekerja diharapkan memperoleh penghidupan yang lebih baik, sementara dunia usaha tetap memiliki ruang untuk berkembang dan membuka kesempatan kerja.

Dengan demikian, kemajuan daerah tidak hanya tercermin dari capaian ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (*)

Berita Terkait

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif
Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:02

Bagaimana AI Mengubah Cara Karyawan di Kantor Berkolaborasi

Sabtu, 21 November 2026 - 11:02

Dari Tas Seni Pakai Menuju Busana Arsitektural: Fuguku Perluas Lini Outerwear Ready-to-Wear untuk Perjalanan Modern dan Gaya Modest Inklusif

Sabtu, 21 November 2026 - 11:02

Usia 30-an, Terlambat untuk Mulai Investasi? Kenali Reksa Dana sebagai Salah Satu Pilihan

Sabtu, 21 November 2026 - 09:02

Bitcoin Anjlok 53% dari ATH: Apa yang Terjadi di Pasar Kripto?

Jumat, 20 November 2026 - 19:02

Game ADV Pendukung Kerja × Komunikasi “Muv-Luv Girls Garden Mellow Days” Resmi Rilis! Lengkap dengan kode serial untuk mendapatkan Memory eksklusif “MabuGaru”!

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

BINUS ONLINE Perkuat Kemitraan Dengan Politeknik dan Perluas Kolaborasi Pendidikan serta Riset

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Transformasi Digital Tingkatkan Risiko Serangan, Penetration Testing Dibutuhkan untuk Menguji Ketahanan Sistem Perusahaan

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Strategi Baru Visibilitas Bisnis: VRITIMES Memperkenalkan Solusi PR Digital di KBC BizFest 2026

Berita Terbaru

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen

NTB Terkini

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen

Sabtu, 21 Nov 2026 - 15:58