Pemprov NTB Bidik Tiga Besar Nasional Keterbukaan Informasi Publik 2026 - Koran Mandalika

Pemprov NTB Bidik Tiga Besar Nasional Keterbukaan Informasi Publik 2026

Senin, 11 Mei 2026 - 18:52

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemprov NTB Bidik Tiga Besar Nasional Keterbukaan Informasi Publik 2026

Koran Mandalika, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mematangkan persiapan menghadapi Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2026 yang akan dilaksanakan Komisi Informasi Pusat yang dimulai akhir Mei 2026.

Melalui Rapat Koordinasi yang digelar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemprov NTB pada Senin 11 Mei 2026, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan NTB kembali masuk jajaran provinsi terbaik nasional dalam e-monev Keterbukaan Informasi Publik, minimal dengan menempati posisi tiga besar nasional.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik menegaskan seluruh PPID pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meningkatkan kualitas pengelolaan serta penyajian dan pelayanan informasi publik, terutama terkait kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diunggah dalam sistem E-Monev dimaksud.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Catatan penting dalam evaluasi sebelumnya adalah masih ditemukannya ketidaksesuaian data yang diunggah oleh OPD,” ungkap pria yang akrab di sapa Aka itu, Senin (11/5).

Baca Juga :  Pemprov NTB Gelar Shalat Ied di Kantor Gubernur, Ada Open House di Pendopo

Menurutnya, tantangan tahun ini juga semakin kompleks seiring perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang menyebabkan sejumlah OPD bergabung, sehingga membutuhkan penyesuaian data dan informasi secara menyeluruh.

Sebagai langkah pembenahan, Pemprov NTB juga akan melakukan sejumlah penguatan dari sisi sistem layanan informasi publik. Salah satunya melalui pembaruan tampilan website PPID dengan mengangkat identitas lokal NTB melalui desain rumah adat.

Selain itu, akses dokumen publik nantinya dibuat lebih mudah karena masyarakat dapat langsung mengakses dokumen tanpa harus melalui layanan pihak ketiga seperti Google Drive.

Pemprov NTB juga mulai memperluas penyebaran informasi publik melalui berbagai platform media sosial agar pelayanan informasi dapat menjangkau masyarakat lebih cepat dan luas.

Baca Juga :  Innalillahi, Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Kontrakan

Meski demikian, evaluasi internal masih menemukan sejumlah kelemahan. Beberapa OPD tercatat belum melengkapi sejumlah dokumen pada tahun 2025. Kondisi itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera dibenahi sebelum pelaksanaan E-Monev nasional.

Ke depan, seluruh OPD diarahkan menggunakan sistem penyimpanan terintegrasi milik Pemprov NTB atau storage ntbprov guna memperkuat integrasi data antar perangkat daerah.

Aka menegaskan, keberhasilan meraih predikat provinsi informatif tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga koordinasi dan komitmen seluruh OPD dalam menyediakan informasi publik yang akurat, terbuka, dan mudah diakses masyarakat.

“PPID di masing-masing OPD, agar tetap perkuat Koordinasi komunikasi agar kekurangan dan kendala segera kita perbaiki bersama,” harapnya.

Dengan berbagai langkah perbaikan tersebut, Pemprov NTB optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik sekaligus mengembalikan posisi NTB sebagai salah satu provinsi paling informatif di Indonesia. (*)

Berita Terkait

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen
Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:02

Bahtera Seva 1 Layani Kebutuhan Perbankan Warga Kepulauan Seribu dibawah supervisi BRI BO Pluit Region 6

Minggu, 22 November 2026 - 12:02

MLV Teknologi: Integrator AV dan IT terbaik untuk proyek Kantor

Minggu, 22 November 2026 - 12:02

Sandy Christian Listiono Kembangkan Chrislishop di Tangerang

Minggu, 22 November 2026 - 11:02

BRI Insurance Bayarkan Klaim Property All Risk Senilai Rp1,57 Miliar kepada Nasabah Terdampak Banjir di Aceh Utara

Minggu, 22 November 2026 - 10:02

Kemasan Tempe Berlubang atau Tertutup, Mana yang Tepat?

Minggu, 22 November 2026 - 09:02

Tiga Prinsip Kepemimpinan Founder JETE Jhonny Thio Doran yang Masuk Finalis EY 2026

Minggu, 22 November 2026 - 08:02

Sanct Social Rampungkan Musim Pertama Serial Film Pendeknya

Sabtu, 21 November 2026 - 23:02

BRI Wellness Experience Hadir di Plataran Borobudur, Padukan Wellness, Lifestyle, dan Benefit Perbankan

Berita Terbaru