Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas - Koran Mandalika

Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas

Selasa, 17 November 2026 - 18:05

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas

Koran Mandalika, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapresiasi asesmen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB terhadap tata kelola Program Desa Berdaya Transformatif.

Hasil asesmen tersebut dinilai sebagai masukan penting untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan program, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan pemerintah memiliki tujuan yang sama dengan FITRA, yakni memastikan Program Desa Berdaya berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, transparan, dan mampu mendorong keluarga penerima manfaat keluar dari kemiskinan ekstrem menuju kemandirian ekonomi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Masukan FITRA merupakan vitamin penyehat bagi pelaksanaan program. Pemerintah membutuhkan pandangan kritis masyarakat sipil. Kami memandang asesmen ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperkuat agar Desa Berdaya semakin berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (17/11)

Menurut pria yang akrab disapa Aka ini, temuan asesmen perlu ditempatkan secara proporsional. FITRA sendiri menggunakan pendekatan rapid assessment berbasis telaah dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan dengan analisis risiko kualitatif. Karena itu, identifikasi risiko harus dipandang sebagai peringatan dini dan ruang perbaikan, bukan kesimpulan bahwa keseluruhan program gagal atau telah terjadi penyimpangan.

Ia menjelaskan, Desa Berdaya Transformatif tidak dirancang sekadar sebagai program penyaluran bantuan modal, melainkan proses pemberdayaan keluarga melalui dukungan usaha produktif, pendampingan selama 24 bulan, dan intervensi kebutuhan dasar sesuai kondisi keluarga.

Pada tahap awal 2026, program menjangkau 40 desa/kelurahan. Dari 7.250 rumah tangga miskin ekstrem, sebanyak 5.162 keluarga ditetapkan sebagai penerima manfaat melalui proses verifikasi dan validasi. Bantuan aset produktif diberikan maksimal Rp7 juta per keluarga sesuai kebutuhan dan kelayakan usaha.

“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan. Yang lebih penting adalah perubahan kondisi keluarga, peningkatan pendapatan, berkembangnya usaha, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta kemampuan keluarga membangun kemandirian,” jelasnya.

Baca Juga :  Gubernur NTB Tekankan Soliditas KONI, Mohan Roliskana Terpilih

Pembagian Tugas OPD Saling Menguatkan

Terkait pembagian peran perangkat daerah, Aka menegaskan bahwa Dinas Sosial P3A dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Dukcapil memiliki tugas dan fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi.

Dinas Sosial P3A berperan dalam aspek penanganan masalah sosial, perlindungan sosial, serta perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan keluarga penerima manfaat, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Sementara DPMPD Dukcapil berperan dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan pemerintahan desa, serta fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa.

“Pembagian tugas itu bukan pemisahan tujuan. Keduanya bekerja dalam satu kesatuan intervensi. Keluarga penerima manfaat membutuhkan dukungan sosial sekaligus penguatan kapasitas dan kesempatan mengembangkan usaha produktif. Karena itu, koordinasi dan kejelasan tanggung jawab ant perangkat daerah harus terus diperkuat,” tegasnya.

Kewenangan dan Landasan Hukum Program Jelas

Menanggapi pernyataan praktisi hukum Amir Mahmud mengenai bentuk produk hukum dan dugaan kesalahan sistemik dalam regulasi Desa Berdaya, Aka mengatakan bahwa persoalan tersebut harus dilihat secara utuh berdasarkan konstruksi kewenangan dan instrumen kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan, kewenangan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12, menempatkan urusan sosial serta pemberdayaan masyarakat sebagai urusan pemerintahan daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, khususnya Pasal 30, secara tegas memberikan tugas dan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program penanganan fakir miskin tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional.

“Dengan demikian, kewenangan pemerintah provinsi menginisiasi program pemberdayaan dan penanganan kemiskinan bukan kewenangan tanpa dasar.
Pelaksanaannya diterjemahkan melalui kebijakan kepala daerah, dokumen perencanaan dan penganggaran, serta instrumen operasional sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemprov NTB dan Pocari Sweat Run Tebar Paket Sembako di Mandalika

Aka juga menegaskan perlunya membedakan kedudukan dan fungsi Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis. Peraturan Gubernur merupakan peraturan kepala daerah yang memuat norma pengaturan, sedangkan Keputusan Gubernur merupakan instrumen penetapan atau keputusan administratif sesuai substansinya. Adapun pedoman dan petunjuk teknis merupakan instrumen operasional untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tata cara pelaksanaan.

Perangkat daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang berada dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya, memiliki dasar penugasan yang sah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Karena itu, tidak tepat menyamakan seluruh instrumen tersebut seolah-olah memiliki kedudukan dan fungsi hukum yang sama. Masing-masing memiliki peran dalam memastikan kebijakan dapat dilaksanakan secara tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Terkait dugaan kesalahan sistemik, Aka mengatakan perbedaan penomoran, waktu penerbitan, maupun ketentuan antardokumen memang perlu ditelusuri dan diselaraskan. Namun, hal tersebut tidak otomatis membuktikan adanya cacat hukum secara.

“Jika ada kekurangan administratif, harus diperbaiki. Tetapi untuk menyimpulkan adanya kesalahan sistemik, harus ada pemeriksaan yang membuktikan letak kesalahan, norma yang dilanggar, kewenangan yang digunakan, prosedur yang ditempuh, serta akibat hukumnya. Kesimpulan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada identifikasi risiko atau perbedaan dokumen,” tegasnya.

Aka memastikan Pemprov NTB terbuka terhadap evaluasi, termasuk penguatan konsistensi pedoman, verifikasi penerima manfaat, kualitas pendampingan, transparansi anggaran, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan masyarakat.

“Pemprov tidak sedang mempertahankan sesuatu yang tidak boleh diperbaiki. Yang kita pertahankan adalah tujuan dan kepentingan program ini bagi masyarakat. FITRA ingin program ini berjalan baik, pemerintah juga menginginkan hal yang sama. Ukuran keberhasilan kita adalah semakin banyak keluarga yang mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan ekstrem,” tutupnya. (*)

Berita Terkait

Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif
Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi
PON 2028 Tak Mau Jor-joran, NTB Pilih Sulap Venue Lama
Bidik Duit Ibu Kota, Bank NTB Syariah Bawa Misi Besar untuk NTB
BGN Ubah Gaya Distribusi, SPPG di NTB Diajak Coba Prasmanan
Bukan Dipangkas, tapi Diatur Ulang: Misteri Gaji Relawan MBG NTB Akhirnya Terungkap

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:02

Bank Mandiri Taspen dan UNDIP Jalin Kerja Sama Strategis, Perkuat Layanan Perbankan dan Ekosistem Pendidikan

Selasa, 17 November 2026 - 17:15

KAI Logistik Catat Peningkatan Pengiriman Sepeda Motor, Tumbuh 17% hingga Oktober 2026

Selasa, 17 November 2026 - 17:02

Ludes Lewat Undian, Peminat 10 Kali Lipat: 8 Mouthpiece Shisha Kaca dari Mokulog, Aplikasi Shisha Asal Jepang

Selasa, 17 November 2026 - 17:02

Ritme Bollywood, Semangat Membara! Grand Qin BollyFIT 2026 Sukses Hadirkan 500 Peserta

Selasa, 17 November 2026 - 17:02

OSL Indonesia Hadir sebagai Sponsor Web3 Week Asia 2026, Perkuat Kontribusi dalam Mendorong Industri Aset Kripto Indonesia

Selasa, 17 November 2026 - 17:02

BRI Region 6 Catat Pertumbuhan Positif Dana Tabungan, Perkuat Strategi Akuisisi dan Loyalitas Nasabah

Selasa, 17 November 2026 - 15:02

Ancaman Siber Kian Kompleks, Managed SOC Jadi Strategi Perusahaan Memperkuat Keamanan Digital

Selasa, 17 November 2026 - 13:02

Aktivitas Boleh Makin Kekinian, Pegal Ya Tetap Pegal

Berita Terbaru