Koran Mandalika, Mataram – Anggaran yang terkait langsung dengan Program Desa Berdaya Provinsi NTB diproyeksikan mencapai Rp214 miliar pada 2027. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan anggaran tahun berjalan yang diidentifikasi sekitar Rp200 miliar. Namun, kenaikan alokasi anggaran ini dibayangi persoalan kesiapan pelaksanaan, penyaluran bantuan, hingga transparansi pengelolaan program.
Temuan tersebut disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB berdasarkan penelusuran dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah melalui metode budget tagging.
Anggaran tersebut tersebar di sejumlah perangkat daerah, mencakup bantuan keuangan khusus untuk skema tematik, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam skema transformatif, serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di luar anggaran tersebut, FITRA juga mengidentifikasi sekitar Rp9,11 miliar untuk kebutuhan pendukung, seperti koordinasi, honorarium pendamping, tenaga ahli, pelatihan, pendataan, dan pemantauan program.
Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda saat kegiatan Diseminasi dan Media Briefing Hasil Asesmen Risiko Tata Kelola Desa Berdaya mengatakan, peningkatan anggaran belum otomatis menjamin keberhasilan program. Salah satu persoalan mendasar adalah perubahan nomenklatur pendanaan skema transformatif dari hibah menjadi bantuan sosial yang berdampak pada mekanisme pelaksanaan dan penyaluran.
“Perubahan ini tentu berpengaruh terhadap mekanisme pelaksanaan dan penyalurannya,” kata Ramli, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, persoalan lain terletak pada koordinasi lintas perangkat daerah. Program Desa Berdaya melibatkan lebih dari 20 urusan pemerintahan, tetapi pembagian tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) belum sepenuhnya jelas.
Penyaluran Tersendat, Anggaran Pendamping Membengkak
Persoalan paling mendesak terlihat pada realisasi penyaluran bantuan. FITRA mencatat bantuan dalam skema transformatif baru tersalurkan sekitar 20%. Sementara pada skema tematik, masih terdapat sekitar tiga hingga lima desa yang belum menyelesaikan persyaratan penyaluran.
“Risiko program mulai bergeser dari persoalan pelaksanaan menuju persoalan penyaluran. Ini merupakan tahapan yang cukup genting,” ujar Ramli.
FITRA juga menyoroti peningkatan kebutuhan anggaran pendampingan yang disebut naik dari sekitar Rp7 miliar menjadi lebih dari Rp14 miliar pada tahun berikutnya. Peningkatan tersebut dinilai harus diikuti indikator kinerja yang terukur, bukan sekadar jumlah laporan atau dokumen administrasi.
“Seharusnya indikator dibuat lebih konkret. Misalnya, berapa jumlah pendamping yang dilatih, bagaimana peningkatan kapasitas mereka, dan sejauh mana kemampuan mereka dalam mendampingi penerima manfaat,” katanya.
Jangan Korbankan Layanan Dasar
Di sisi lain, FITRA mengingatkan potensi dampak peningkatan anggaran Desa Berdaya terhadap pembiayaan sektor pelayanan dasar. Penelusuran mereka menemukan pengurangan alokasi pada sejumlah kegiatan, termasuk rumah tidak layak huni, persampahan, pariwisata, dan koperasi.
FITRA juga mendorong pemerintah membuka rincian anggaran, dokumen kerangka acuan kegiatan, surat keputusan penetapan penerima manfaat, serta laporan perkembangan program secara berkala.
Menurut Ramli, transparansi harus disertai kanal pengaduan, mekanisme audit sosial, dan perlindungan bagi pelapor.
“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah bantuan yang tersalurkan. Harus ada ukuran yang menunjukkan peningkatan kapasitas pendamping dan kualitas pendampingan kepada masyarakat,” ujarnya.
FITRA menegaskan, peningkatan alokasi anggaran pada 2027 harus dibarengi kesiapan tata kelola, perlindungan belanja pelayanan dasar, dan pengukuran hasil agar manfaat program benar-benar dirasakan keluarga penerima manfaat.[**]
