FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya - Koran Mandalika

FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya

Rabu, 18 November 2026 - 12:17

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya

Koran Mandalika, Mataram – Pemerintah Provinsi NTB diminta tidak terburu-buru memperluas untuk Program Desa Berdaya Transformatif sebelum memastikan kesiapan anggaran, pendampingan, dan sistem pengawasan. DPRD NTB juga didorong untuk turut memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bantuan modal usaha hingga 2029.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menilai sejumlah persoalan tata kelola masih berisiko menghambat keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut.

Program ini dirancang menjangkau 123 desa atau kelurahan. Tahap I tahun 2026 mencakup 40 desa serta kelurahan dengan 5.162 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara Tahap II disiapkan untuk tahun 2027, dan persiapan Tahap III direncanakan mulai 2027 dengan bantuan serta pendampingan masuk dalam penganggaran 2028.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Tim Riset Desa Berdaya Transformatif FITRA NTB, Gatot Sulistoni, menilai persoalan pembiayaan tidak bisa hanya dilihat dari ketersediaan dana bantuan modal.

Menurutnya, program graduasi membutuhkan pembiayaan yang terintegrasi, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kapasitas keluarga, pendampingan usaha, sistem informasi, hingga pengawasan dan evaluasi.

“Program ini tidak cukup hanya dilihat sebagai pemberian modal. Harus ada rangkaian intervensi yang memastikan keluarga siap menjalankan usaha, memiliki kapasitas, terlindungi secara sosial, dan mampu mempertahankan penghidupannya setelah bantuan selesai,” ujarnya dalam keterangan yang diterima media ini, Rabu (17/11)

Baca Juga :  RIMO RUN 2026: Langkah Sehat Menuju Transformasi Bank NTB Syariah

Beban Pendamping Tidak Seimbang dengan Dukungan

Salah satu persoalan yang dikritisi adalah kesiapan pendamping. Setiap pendamping menangani sekitar 40–50 keluarga dengan kebutuhan dan jenis usaha yang berbeda.

Gatot mengungkapkan penghasilan pendamping sekitar Rp2,6 juta per bulan sudah mencakup kebutuhan operasional. Sementara biaya transportasi dan komunikasi untuk menjangkau keluarga dampingan belum didukung secara memadai.

“Kalau biaya transportasi mencapai Rp1,5 juta, tentu sisa penghasilannya sangat kecil,” katanya.

Selain itu, keterlibatan OPD teknis dalam pendampingan usaha belum memiliki skema pembiayaan dan pembagian tugas yang jelas. Padahal, keluarga yang mengembangkan usaha peternakan, pertanian, maupun perdagangan membutuhkan dukungan teknis sesuai bidang masing-masing.

FITRA juga menilai anggaran program harus mencakup seluruh siklus intervensi. Bantuan modal tidak boleh menjadi satu-satunya komponen yang memperoleh prioritas pembiayaan.

Evaluasi Menjadi Syarat Perluasan

Dalam rekomendasinya, FITRA meminta pemerintah mengamankan pendanaan Tahap II melalui APBD 2027 sekaligus menjamin keberlanjutan pendampingan KPM Tahap I selama 24 bulan.

Baca Juga :  Kapolres Loteng Minta Waspadai Teroris, Amankan Mudik

Besaran Rp7 juta juga harus diperlakukan sebagai batas maksimal, bukan target penyerapan anggaran. Penetapan bantuan perlu disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan dan kelayakan usaha setiap keluarga.

Selain itu, seluruh alokasi program pada perangkat daerah perlu ditandai agar dukungan APBD dapat ditelusuri. Pemerintah kabupaten maupun kota juga harus dilibatkan dalam pembagian peran, penyelarasan data, dan pendampingan di tingkat lokal.

DPRD NTB turut didorong dalam memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bantuan, perkembangan usaha, pendampingan, pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut persoalan di lapangan hingga tahun 2029.

Sementara persiapan Tahap III harus didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Tahap I dan II sepanjang 2027. Penetapan sasaran serta alokasi bantuan dan pendampingan dalam RAPBD 2028 perlu mempertimbangkan bukti kesiapan yang dapat diverifikasi.

FITRA menilai, perluasan program tidak boleh semata-mata mengejar penambahan jumlah desa dan penerima manfaat.

Keberhasilan program harus dibuktikan melalui peningkatan pendapatan, ketahanan ekonomi, keberlanjutan usaha, serta kemampuan keluarga keluar dari garis kemiskinan ekstrem tanpa kehilangan perlindungan sosial sebelum benar-benar mandiri. (*)

Berita Terkait

NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif
Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi
PON 2028 Tak Mau Jor-joran, NTB Pilih Sulap Venue Lama
Bidik Duit Ibu Kota, Bank NTB Syariah Bawa Misi Besar untuk NTB

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:02

Microsoft Luncurkan AI Hemat Biaya di Ignite 2026, Perkuat Copilot dan Infrastruktur Azure

Rabu, 18 November 2026 - 20:02

Cara Hemat Biaya Transfer antarbank dengan Manfaatkan Kuota Gratis Transfer di neobank

Rabu, 18 November 2026 - 19:02

Tebar Kepedulian dan Kebahagiaan, BRI Berbagi Bersama Anak Yatim di Yogyakarta

Rabu, 18 November 2026 - 18:02

Dekatkan Layanan kepada Masyarakat, BRI BO Wonosari Jalin Sinergi dengan RSUD Wonosari

Rabu, 18 November 2026 - 17:02

Perkuat Sinergi dengan Indogrosir, BRI BO Artha Gading Hadir Meriahkan Gathering HUT ke-33 Indogrosir di NICE PIK

Rabu, 18 November 2026 - 16:02

Perkuat Literasi Keamanan, Tokocrypto Ajak Konsumen Kenali 5 Modus dan Tanda Penipuan Digital

Rabu, 18 November 2026 - 16:02

Sambut Libur Akhir Tahun, BRI Finance Ajak Pengendara Motor Utamakan Keselamatan Perjalanan

Rabu, 18 November 2026 - 16:02

BRI Finance Perkuat Strategi Penetrasi di Pasar Pembiayaan Mobil Bekas

Berita Terbaru