Koran Mandalika, Lombok Tengah – Lombok Ate untuk Kemanusiaan (LAUK) mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tahun anggaran 2027 menggunakan pendekatan desa berdaya tematik.
Ketua LAUK, Hamzan Wadi, mengungkapkan bahwa acuan regulasi DBHCHT tahun 2027 merujuk pada PMK 22 Tahun 2024, di mana regulasi sebelumnya seperti PMK 72 dan PMK 215 sudah tidak berlaku.
Berdasarkan data dan fakta yang dihimpun LAUK, total DBHCHT yang dikelola oleh Pemprov NTB sejak tahun 2010 hingga 2026 telah mencapai angka hampir Rp6 triliun. Khusus untuk periode 2022–2026 saja, anggaran yang dikelola oleh Pemprov NTB mencapai Rp816.016.506.945.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, LAUK menilai penyaluran dana tersebut selama ini terkesan tidak fokus dan belum sepenuhnya berdampak nyata bagi para petani serta buruh tani tembakau.
“DBHCHT yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTB ini ibarat garam yang dibuang di lautan. Seandainya pemerintah provinsi menggunakan garam itu sesuai dengan tempat dan porsinya, maka pasti akan terasa. Coba Pemprov NTB memprioritaskan desa/kabupaten penghasil tembakau, maka niscaya pasti akan berbentuk nyata,” ujar Hamzan Wadi didampingi lima kepala desa di Lombok Tengah yang direncanakan mendapat program desa berdaya tematik 2027, Minggu (22/11).
Mendorong Pendekatan Bottom-Up Melalui Desa Berdaya Tematik
Sebagai bentuk intervensi dan masukan konstruktif, LAUK mengusulkan agar alokasi DBHCHT tahun 2027 disalurkan secara bottom-up (dari bawah ke atas) dengan memprioritaskan desa-desa yang menjadi tempat domisili para petani dan buruh tani tembakau.
Pada tahun 2027, pilot project program ini direncanakan mencakup 10 desa berdaya tematik. Di Kabupaten Lombok Tengah sendiri terdiri dari Desa Beleke Daye, Jero Puri, Sengkerang, Tibu Sisok, dan Desa Janggawana.
Pemilihan 10 desa ini didasarkan pada kesesuaian jumlah luas lahan, jumlah petani, serta buruh tani tembakau yang sangat layak untuk dijadikan percontohan desa berdaya tematik.
Fokus Infrastruktur dan Pelatihan Keterampilan
Dalam rancangan program tersebut, kebutuhan utama yang diprioritaskan bagi desa berdaya tematik difokuskan pada penguatan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat, meliputi:
Infrastruktur Pertanian: Pembangunan irigasi tersier, pembangunan dan pembukaan jalan usaha tani, serta pembangunan gudang penyimpanan tembakau.
Dukungan Transportasi: Penyediaan sarana angkutan roda tiga untuk mendukung mobilitas saat musim panen.
Pelatihan Keterampilan Alternatif: Pelatihan kerja bagi buruh tani setelah musim panen usai (seperti pelatihan menjahit, tata boga/pengolahan makanan, bengkel las, bengkel motor, hingga salon kecantikan) agar mereka memiliki keahlian dan sumber pendapatan lain.
Penyediaan Gudang Tembakau dan Hilirisasi: Pembangunan gudang tembakau di tingkat desa agar petani dapat menyimpan hasil panen dengan baik sebelum dilakukan kerja sama hilirisasi bersama perusahaan rokok.
LAUK berharap pola perencanaan pembangunan yang melibatkan desa secara langsung ini dapat mengentaskan persoalan kemiskinan secara lebih efektif, serta memastikan anggaran DBHCHT benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para pahlawan devisa di sektor pertembakauan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta tanggapan dan konfirmasi dari pihak Pemerintah Provinsi NTB terkait desakan serta data yang disampaikan LAUK. (wan)






