Koran Mandalika, Mataram – Polemik pelantikan Irnadi Kusuma, sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) NTB.
Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri mengatakan sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB.
”Sudah saya jadwalkan, minggu setelah jadwal Banmus awal Oktober. BKD ini kan sekretaris pansel, jadi BKD dulu yang kita panggil baru ke Sekda, karena notabenenya terkait kepegawaian daerah,” kata Akri, Rabu, (24/9).
Pihaknya mempertanyakan proses seleksi terbuka yang dilakukan oleh BKD NTB, sehingga Irnadi Kusuma lolos sebagai Kepala DPMPTSP.
”Pertama kita minta klarifikasi, kemudian pertanyakan hasil kebijakan Gubernur terhadap kakaknya itu, baru setelah itu kita tanyakan yang narapidana. Jadi saya minta laporan proses seleksinya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, poinnya seperti apa,” ujar Akri.
Dia menuturkan Komisi I DPRD NTB, akan melakukan evaluasi terhadap hasil seleksi tersebut.
”Nanti kita evaluasi, ini menjadi Komisi I bersama pimpinan. Apakah yang dihasilkan oleh BKD ini keliru atau tidak. Kalau memang keliru, berarti ini menjadi laporan ke Pak Gubernur,” tutur Akri.
Dia melanjutkan, pengawasan yang dilakukan pihaknya bukan terhadap kasus hukum yang pernah menjerat Irnadi, melainkan pada hasil seleksi pansel.
“Pengawasan kita kan bukan pada persoalan pidananya, tapi menanyakan kembali hasil pansel itu benar atau tidak,” imbuhnya. (dik)
