Koran Mandalika, Nasional – Anggota DPR RI dari PKS Johan Rosihan merespons pernyataan pemerintah yang mengumumkan bahwa panen jagung Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, hasilnya sekitar 25 ton.
menurut Anggota Komisi IV DPR itu, food estate merupakan proyek gagal dan hanya membuang-buang anggaran.
Johan menuturkan jagung yang ditanam di lahan food estate itu telah menghabiskan anggaran Rp 54 miliar untuk proses penanamannya dan membuka lahannya telah menelan anggaran sangat besar mencapai Rp 1,5 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika pemerintah membanggakan telah panen 25 ton jagung dengan modal sebesar itu, menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Johan, Minggu (17/3).
Dia menegaskan, sejak awal, food estate di Gunung Mas ini sudah mendapat penolakan pihaknya, hanya saja pemerintah tetap ngotot.
Dia menilai hal tersebut sebagai modus untuk pembenaran pemerintah bahwa lahan tersebut masih bisa dikelola.
Namun, dengan hasil panen 25 ton jagung, hal itu sudah memberikan kesimpulan nyata bahwa proyek tersebut sebagai proyek gagal dan tidak ada manfaatnya bagi ketahanan pangan nasional.
Johan menghubungkan, di balik ngototnya pemerintah memaksakan proyek food estate ini sebagai bentuk kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan petani bahkan bersifat merusak keseimbangan lingkungan.
“Kami saksikan bahwa tidak ada petani yang mau terlibat menggarap lahan food estate tersebut dan juga dampak kerusakan lingkungan seperti hutan yang telah gundul berakibat banjir dan longsor yang akhirnya pasti merugikan,” tegas Johan.
Legislator Dapil NTB I itu menempatkan kebijakan food estate di Gunung Mas tersebut sebagai kebijakan salah kaprah dan menuntut pemerintah harus bertanggung jawab.
”Kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan. Maka segera hentikan proyek Food Estate ini karena sudah pasti gagal,” seru Johan.
Sebagai wujud tanggung jawab, Johan meminta pemerintah segera melakukan pemulihan kawasan yang dahulunya hutan serta mengalihkan anggaran yang ada untuk membantu petani melakukan usaha tani di lahan-lahan yang produktif.
”Termasuk alihkan anggarannya untuk bangun infrastruktur pertanian yang bertujuan membantu kebutuhan para petani kita dan bukan untuk kepentingan proyek tertentu,” tandas Johan. (*)
