Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjamin kesiapan jalan nasional, jalan tol, dan infrastruktur sumber daya air dalam menghadapi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa kesiapan infrastruktur ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait kesiapsiagaan nasional.
“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden terkait kesiapsiagaan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dalam menghadapi periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 memastikan bahwa seluruh penanganan darurat tetap berjalan tanpa mengurangi kesiapan infrastruktur untuk melayani masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru,” ungkap Menteri Dody.
Lebih lanjut, Menteri Dody menyatakan bahwa Kementerian PU memastikan ruas-ruas terdampak bencana terus dipulihkan, sementara jaringan jalan nasional maupun jalan tol di wilayah lain tetap dalam kondisi mantap dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kesiapan layanan konektivitas nasional untuk Nataru tidak terganggu, dan langkah-langkah peningkatan pelayanan, baik di jalan tol maupun non-tol, dapat dilaksanakan sesuai rencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (14/12), Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU, Triono Junoasmono, menekankan bahwa pemulihan jalan terdampak bencana terus berjalan.
“Kami berkomitmen memastikan Jalan Nasional, Jalan Tol, infrastruktur sumber daya air, serta prasarana strategis berada dalam kondisi siap untuk menghadapi puncak Nataru dan adanya potensi cuaca ekstrem,” ujar Triono Junoasmono. Ia menambahkan bahwa Kementerian PU telah menyiagakan personel, peralatan berat, dan posko siaga hingga periode Nataru 2025/2026 berakhir, guna menjamin keselamatan masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jalan nasional sepanjang 1.739,2 km dengan tingkat kemantapan mencapai 97,78%. Untuk mendukung kelancaran arus transportasi selama Nataru, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan menyiagakan 74 unit peralatan penanganan, terdiri dari 67 unit yang ditempatkan langsung pada ruas jalan nasional dan 7 unit di Kantor BBPJN Sulawesi Selatan.
Selain itu, akan disiapkan juga tiga set Jembatan Bailey sepanjang 78 meter serta Jembatan Aramco sepanjang 48 meter untuk kebutuhan penanganan darurat. Dari target 17 Posko Nataru, telah terbangun sebanyak 14 posko yang dilengkapi fasilitas istirahat, musala, toilet, serta peralatan K3.
Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga, Freddy Siagian, mengatakan bahwa penanganan titik rawan genangan juga menjadi prioritas, terutama di Kota Makassar. Titik tersebut antara lain di Jalan Tol Ir. Sutami, Ruas Perintis Kemerdekaan, dan Ruas A.P. Pettarani. Sedangkan di Kabupaten Maros, titik rawan berada di Jalan Sudirman, Jalan Ratulangi, Jalan Makmur Dg. Sitakka, dan Jalan Lanto Dg. Pasewang.
“Kementerian PU melalui BBWS Pompengan Jeneberang dan BUJT tengah merancang langkah penanganan terpadu untuk mengatasi luapan sungai yang kerap memengaruhi badan jalan nasional,” terang Freddy Siagian.
Sementara itu, di sektor jalan tol, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati, memaparkan kesiapan ruas Ujung Pandang Seksi 1–3 dan Makassar Seksi IV sepanjang 24,85 km.
“PT Makassar Metro Network (MMN) telah menambah mobile reader, menaikkan pagu top up uang elektronik, serta menyediakan 1.750 kartu e-toll. Untuk antisipasi cuaca ekstrem, tim drainase diperkuat dan satu unit pompa tambahan telah dipasang di Tol Makassar Seksi IV,” tambah Ni Komang.
Kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem diperkuat melalui penambahan tim Rumija (Ruang Milik Jalan) dan drainase serta pemasangan satu unit pompa tambahan di Jalan Tol Makassar Seksi IV. Seluruh layanan juga didukung posko terpadu dan patroli bersama kepolisian selama 24 jam.
Dari sisi sumber daya air, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA, A. Adi Umar Dani, menjelaskan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang telah mendirikan Posko Bencana di seluruh wilayah sungai, termasuk Saddang, Pompengan Larona, Walanae-Cenranae, dan Jeneberang. Alat berat seperti excavator, dump truck, pompa mobile, perahu karet, serta cadangan material bronjong dan geobag telah siap dimobilisasi sewaktu-waktu dari workshop di Kabupaten Luwu, Wajo, Pinrang, dan Kota Makassar.
Lebih lanjut, Adi Umar Dani menerangkan bahwa sebagai langkah antisipasi banjir di Kabupaten Pangkep dan Wajo, secara jangka pendek akan dilaksanakan pemeliharaan sungai yang berkoordinasi dengan Pemda. Sedangkan untuk jangka panjang, penanganan banjir di Kabupaten Pangkep memerlukan studi pengendalian banjir, sementara di Kabupaten Wajo diperlukan detail desain untuk tindak lanjut master plan penanganan banjir dan sedimen di Danau Tempe.
Sesuai master plan Danau Tempe tahun 2003, mengingat penanganan sedimentasi Danau Tempe mencapai 600–700 ribu m³ per tahun dari tujuh sungai utama, Kementerian PU merencanakan pembangunan beberapa check dam (cekdam). Adapun pengendalian banjir direncanakan melalui pembangunan bendungan seperti Bendungan Wallimpong, Boya, Paddangeng, Lawo, Torere, serta kolam retensi di Soppeng dan Wajo sebagai solusi jangka panjang.
Mendengar paparan yang disampaikan Kementerian PU, Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang saat itu menjadi ketua rombongan, Andi Iwan Darmawan Aras, mengapresiasi kesiapan Kementerian PU dan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI. Ia juga meminta seluruh mitra kerja terus berkoordinasi dan memahami tugas serta fungsi masing-masing.
“Karena persiapan seperti ini dilakukan setiap tahun, kami berharap seluruh mitra memahami tugasnya masing-masing. Mohon layanan laik operasi menjadi perhatian agar tidak menimbulkan masalah seperti sebelumnya,” kata Andi Iwan Darmawan Aras.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
