Koran Mandalika, Mataram – Sebanyak 37 orang delegasi dari 18 negara anggota Palang Merah Internasional atau Federation of the Red Cross (IFRC) dijadwalkan akan berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan ini.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari visitasi internasional yang difokuskan untuk meninjau penerapan sistem peringatan dini bencana di kawasan pesisir Sekotong, Lombok Barat, yang menjadi lokasi percontohan nasional program mitigasi berbasis komunitas.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) NTB Lalu Herman Mahaputra, mengatakan kunjungan para delegasi palang merah internasional akan berlangsung selama beberapa hari di NTB mulai Rabu (15/10) hingga Jumat (17/10).
“Mereka akan audiensi dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, kunjungan ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD NTB, hingga peninjauan langsung sistem mitigasi di lapangan,” kata Jack sapaannya ditemui usai audiensi Gubernur NTB , di Mataram, Senin (13/10/2025)
Menurutnya, kunjungan ini difokuskan untuk melihat implementasi dalam aksi antisipasi bencana berbasis masyarakat. Kecamatan Sekotong kata dia dipilih karena daerah ini merupakan kawasan pesisir yang memiliki potensi tinggi terhadap bencana banjir rob dan tsunami, sekaligus lokasi pemasangan tiga alat Early Warning System (EWS) hasil kerja sama antara PMI dan mitra internasional.
Jack menjelaskan, sistem peringatan dini di kawasan tersebut bekerja dengan sensor pendeteksi perubahan debit air laut. Ketika terjadi peningkatan debit air yang signifikan, alat akan memberikan sinyal kepada BMKG dan Dinas terkait untuk segera melakukan peringatan dini kepada masyarakat.
”Jadi kita harapkan nanti desa itu yang akan berdaya dulu, jadi bagaimana mengenali sinyal-sinyal dari bencana. Karena sudah dipasang alat di situ di daerah Lombok Barat, itu akan mengetahui pakai sensor bilamana debit air laut meningkat itu potensi untuk terjadi banjir dan tsunami kita sudah ada warning,” tuturnya.
Selain meninjau sistem deteksi dini, para delegasi juga akan melihat hasil program penanaman mangrove di Sekotong, Lembar, dan Cemara yang telah dijalankan sejak 2013 sebagai bagian dari upaya mitigasi alami terhadap abrasi dan banjir pesisir.
Sementara itu, Ketua PMI Lombok Barat Haris Karnain, menambahkan bahwa kunjungan para delegasi asing ini merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap keberhasilan NTB dalam mengembangkan sistem mitigasi bencana berbasis komunitas yang bersifat bottom up.
”Nanti kita ajak ke Sekotong, dimana Sekotong ini bisa kita bilang langganan dalam hal bencana banjir terutama. Baik itu banjir bandang dari hulu maupun banjir rob biasanya, karena di situ daerah pantai, pesisir,” sebutnya.
Menurut Haris, NTB saat ini menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil membentuk kelompok kerja aksi antisipasi bencana berbasis masyarakat. Hal inilah yang membuat delegasi internasional tertarik datang langsung untuk melihat model implementasi mitigasi bencana dari komunitas lokal.
”Jadi kita memang percontohan nasional, hanya di sini dia implementasinya. NTB juga memang baru punya kelompok kerja aksi antisipasi (Pokja AA). Jadi barang ini se-Indonesia baru di NTB makanya negara-negara donor ini mau berkunjung untuk melihat bentuk implementasinya langsung dari komunitas, dari masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam tiga bulan terakhir PMI telah memasang alat detektor banjir di kawasan aliran sungai yang sering terdampak banjir. Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat segera memperoleh peringatan dini dan melakukan evakuasi mandiri sebelum bencana menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.
”Sebenarnya programnya sudah berjalan tiga bulan ini kita pasang alat detektor di situ, dimana nanti ketika ada volume air dari hulu maupun dari banjir rob itu akan ada peringatan dini nanti untuk segera masyarakat itu bisa evakuasi untuk mencegah korban harta, korban jiwa,” pungkasnya. (*)
