Koran Mandalika, Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Gubernur NTB Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027, Senin 10 November 2026.
Namun, sebelum rapat berlanjut, salah seorang anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Aminurlah melayangkan interupsi.
Dalam interupsinya, pria yang akrab disapa Aji Maman itu menyinggung Pemerintah Provinsi NTB atas keterlambatan penyerahan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aji Maman menjelaskan berdasarkan Pasal 104 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
“Ya sudah terlambat kan, sesuai pasal 104-106 itu kan sudah memang terlambat. Itu kan di sana kepala daerah wajib mengajukan paling lambat, kan bicara paling lambat di sana,” kata Aji Maman saat diwawancarai usai rapat, Senin (10/11).
Selain itu, pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dijelaskan, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
Menurutnya, dengan keterlambatan penyerahan Raperda APBD tersebut akan berpengaruh terhadap proses pembahasan.
“Ini kan keterlambatan pembahasan pasti, hari ini bisa kita lihat,” ucapnya
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menjelaskan keterlambatan tersebut akan diselesaikan secara teknis oleh pihaknya.
“Itu secara teknis nanti akan diselesaikan oleh teman-teman nanti bersama anggota dewan,” ucapnya.
Ia menambahkan, semua dewan memiliki hak untuk menyampaikan interupsi. Terlebih, interupsi yang disampaikan dapat menjadi bahan untuk perbaikan.
“Itu tentunya merupakan hak yang harus disampaikan oleh anggota dewan. Bahan perbaikan kita semua,” imbuhnya. (dik)
