Koran Mandalika, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal terus membenahi “mesin” Pemerintah Provinsi NTB. Penataan aparatur berbasis talenta, penguatan koordinasi dan pengawasan internal, kesiapsiagaan bencana hingga pemulihan Desa Adat Sade menjadi bagian dari arah pemerintahan yang ingin dibangun lebih terintegrasi, responsif dan siap menghadapi berbagai persoalan.
Arah tersebut mengemuka dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB yang dipimpin langsung Gubernur Iqbal, didampingi Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Sekretaris Daerah NTB Abul Chair, bersama para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit lingkup Pemprov NTB, di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (24/8).
Salah satu agenda utama Rapim adalah persiapan penerapan manajemen talenta ASN setelah Pemprov NTB memperoleh persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur menegaskan, penerapan manajemen talenta membutuhkan perubahan cara pandang dalam pengelolaan aparatur. Setiap ASN harus aktif memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak dan prestasinya sebagai dasar pemetaan serta pengembangan karier.
“Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting,” tegas Gubernur.
Melalui sistem tersebut, Pemprov NTB juga akan memetakan kebutuhan dan kompetensi ASN untuk mengatasi ketimpangan distribusi pegawai antarperangkat daerah. Gubernur menekankan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti mengembangkan kualitas aparatur.
“Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal,” katanya.
Rapim juga membahas penguatan koordinasi dan pengawasan internal. Gubernur meminta seluruh perangkat daerah memperkuat komunikasi dan pengendalian sejak awal agar persoalan dapat diidentifikasi serta diselesaikan sebelum berkembang lebih besar.
“Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap,” ujarnya.
Pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) dalam penanganan Gempa M7,7 di NTT turut menjadi bahan evaluasi. Dari pengalaman tersebut, Gubernur mendorong pembentukan Satgas Kebencanaan NTB yang memiliki personel dan pembagian tugas yang telah dipetakan, mulai dari logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum hingga penanganan pengungsian.
Satgas tersebut akan ditetapkan melalui keputusan Gubernur, melakukan simulasi secara berkala setiap enam bulan, serta dapat segera diaktifkan ketika terjadi bencana.
Gubernur menilai, pengalaman di NTT memberikan pelajaran penting. Kehadiran Tim NTB dengan unsur medis, logistik, dapur umum dan berbagai layanan lainnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat terdampak. Tim tersebut bahkan diterima masyarakat seperti keluarga sendiri.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak,” tegas Gubernur.
Dalam Rapim tersebut, Gubernur juga membahas langkah pemulihan pascakebakaran Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi yang memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat adat untuk terlibat dan mengelola proses pemulihan, dengan pemerintah tetap memberikan pendampingan dan pengawasan.
“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak,” kata Gubernur.
Ia menegaskan, pemulihan harus dilakukan cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi rekonstruksi tidak boleh menghilangkan karakter dan keaslian Desa Adat Sade.
“Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin terintegrasi dan semakin cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan,” pungkas Gubernur Iqbal. (*)
