Lombok Tengah, Koran Mandalika – Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengatakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah.
Adanya gelandangan, pengemis, wanita rawan sosial ekonomi, anak terlantar, dan anak jalanan menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah.
“Hal ini merupakan pekerjaan yang harus segera dicarikan solusinya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial,” kata Pathul pada acara silaturahmi bersama ratusan tim pendata PMKS di Ballroom Lantai Lima Kantor Bupati Lombok Tengah, Senin (8/1).
Menurut Ketua DPD Gerindra NTB itu, penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan ditingkatkan.
“Tujuannya agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas,” ujar Pathul.
Mantan Wakil Bupati Lombok Tengah itu menyebut data per Desember 2023, jumlah yatim 11.534 dan lansia 11.108.
“Ketika datanya sudah terkumpul maka selanjutnya perlu dicarikan solusi dengan membuat program,” ucap Pathul.
Bupati asal Praya itu menyampaikan terima kasih kepada 154 tim pendata PMKS yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
“Ke depannya, dalam proses pendataan tolong dilakukan secara benar sehingga data yang diperoleh dapat mendukung terwujudnya program dan kegiatan tepat sasaran,” tutur Pathul. (wan)
