Hadapi Deindustrialisasi, PB HMI Desak Pemerintah Perkuat Industri Baja Nasional

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memperkuat industri baja nasional. Organisasi tersebut menilai sektor baja merupakan pilar fundamental yang mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, mengingat perannya yang krusial di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, manufaktur, hingga teknologi.

Sekretaris
Jenderal PB HMI, Muh Jusrianto, menyatakan keprihatinannya terhadap gejala
deindustrialisasi prematur yang dialami Indonesia. Ia menyoroti penurunan
signifikan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB), yang anjlok dari sekitar 32 persen pada tahun 2002 menjadi hanya 18,98
persen pada tahun 2024.

“Itu
disebabkan karena masih lemahnya produksi baja dalam negeri. Sebagaimana
catatan Kemenperin, kapasitas produksi baja nasional saat ini hanya mencapai
sekitar 17 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik diperkirakan
mencapai 21 juta ton pada 2025,” ujar Muh Jusrianto di Jakarta (7/6/2025).

Menurutnya,
kesenjangan antara produksi dan kebutuhan ini menciptakan ketergantungan tinggi
pada produk impor. Kondisi ini diperparah oleh banjirnya impor baja murah,
terutama dari Tiongkok, yang sangat menekan produsen dalam negeri.

“Apalagi
dengan penerapan kebijakan tarif tinggi untuk impor baja di Amerika Serikat,
produsen baja dari China mencari pasar alternatif, termasuk Indonesia. Arus
impor ini menyebabkan industri baja nasional belum sepenuhnya mandiri dan tetap
rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global,” imbuhnya.

Menghadapi
tekanan tersebut, Jusrianto menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki pilihan
selain memperkuat ketahanan industri melalui pendekatan sistemik. Ia menyerukan
penyusunan sebuah “peta jalan industri baja nasional” yang
mengintegrasikan kebijakan perdagangan, energi, investasi, dan teknologi.

“Kita
berharap sebelum satu tahun masa jabatan presiden Prabowo Subianto, ada atensi
khusus dari pemerintah dengan adanya proteksi dini terhadap industri baja.
Tujuannya agar produksi baja nasional ke depannya bukan hanya mampu memenuhi
kebutuhan domestik, tetapi juga diekspor untuk memasok kebutuhan global,”
tuturnya.

Lebih lanjut,
Jusrianto menekankan pentingnya kehadiran negara sebagai aktor strategis. Ia
mengusulkan serangkaian kebijakan konkret, seperti “pemberlakuan safeguard
dan antidumping untuk melindungi pasar domestik, insentif fiskal dan pembiayaan
untuk pelaku industri dalam negeri, serta pembangunan ekosistem industri
hulu-hilir yang terintegrasi.”

Sebagai pilar
utama, PB HMI mendorong dukungan penuh bagi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
yang dipimpin Akbar Djohan sebagai Direktur Utama. Menurut Jusrianto, BUMN ini
perlu mendapatkan intervensi pemerintah, misalnya melalui suntikan modal dari
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Danareksa.

“Tidak
kalah penting, sinergi antara BUMN strategis seperti Krakatau Steel dengan
swasta nasional harus terus ditingkatkan. Perlu juga dilakukan improvement yang
berkesinambungan di dalam tubuh Krakatau Steel agar tidak merugi lagi puluhan
triliun seperti yang pernah terjadi,” tegasnya.

Sebagai penutup,
PB HMI mengharapkan pemerintah untuk bertindak sebagai fasilitator, pelindung,
dan pendorong kemajuan industri baja. Diharapkan Krakatau Steel mampu menjadi
garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing industri baja
sebagai bagian integral dari agenda reindustrialisasi nasional. (***)