Koran Mandalika, Mataram – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) NTB, Ahmad Masyhuri membeberkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bali beberapa waktu lalu terkait progres Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Masyhuri menjelaskan berdasarkan hasil rapat tersebut pemprov NTB harus segera mengadakan rapat satuan tugas (Satgas). Satgas inilah yang nantinya akan melakukan pendampingan.
“Ketua satgas ini kan pak gubernur kalau di provinsi, anggotanya dari 13 dinas instansi. Nah yang di kabupaten/kota alhamdulillah sudah semua kabupaten/kota di NTB itu ada satgasnya juga, karena dari satgas ini nanti akan memberikan pemberdayaan memberikan dukungan memberikan segala macamnya,” kata Masyhuri, Selasa (12/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyhuri menuturkan, pihaknya akan menentukan waktu yang sesuai sehingga tidak bentrok dengan agenda gubernur yang lain. Hal tersebut juga sudah dibicarakan dengan Pj Sekda NTB, Lalu Mohamad Faozal.
“Besok kita cari waktunya pak gubernur. Saya sedang diskusi sama pak sekda untuk kita menyelenggarakan rapat satgas dengan mengundang yang diperluas. Jadi, mengundang insyaallah bupati, wali kota, kemudian mitra,” tuturnya.
Dia kembali membeberkan, inti dari Rakornas tersebut adalah soal tahap selanjutnya dari Kopdes Merah Putih, yakni operasionalisasi.
“Hal esensial yang ditetapkan saat rakornas kemarin untuk kopdes itu begini. jadi, ini kan tahapannya sudah tahapan operasional sekarang, diawal kemarin pembentukan kemudian launching. Sekarang, operasionalisasi,” beber Masyhuri.
Harapannya, lanjut Masyhuri, seluruh Kopdes Merah Putih di NTB, akan beroperasi di bulan Oktober 2025.
“Diharapakan nanti kopdes ini pada bulan Oktober sudah bisa beroperasi semuanya, harapannya. tapi kita dapat 50% aja sudah alhamdulillah sudah bagus,” lanjutnya.
Dia menegaskan, sesuai dengan program Gubernur NTB, operasionalisasi Kopdes Merah Putih akan diutamakan di 106 “Desa Berdaya”.
“Memang kalau di NTB, saya sudah lapor pak gubernur juga, kita akan memprioritaskan operasionalisasi di 106 desa berdaya,” ujar Masyhuri. (dik)
