Bang Zul: Jadi Gubernur itu Beda dengan Jadi Dubes - Koran Mandalika

Bang Zul: Jadi Gubernur itu Beda dengan Jadi Dubes

Rabu, 23 Oktober 2024 - 20:34

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koran Mandalika, Mataram – Calon Gubernur NTB Nomor Urut 02, Dr. Zulkieflimansyah atau yang biasa disapa BZ mengingatkan secara tegas kepada Lalu Iqbal, Calon Gubernur Nomor urut 03 bahwa menjadi gubernur sangat beda dengan menjadi Duta Besar (Dubes).

Penegasan ini disampaikan ketika Lalu Iqbal memberikan pandangan atas pertanyaan panelis terkait married system birokrasi (kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar ) di NTB, saat debat perdana Pilgub NTB, Rabu malam, 23 Oktober 2024 di Mataram.

Baca Juga :  Deklarasi Pemilu Damai 2024, Dandim 1620 Tekankan Netralitas Prajurit

Sebagaimana pandangan Lalu Iqbal, bahwa saat menjadi birokrat di Kementerian Luar Negeri, ia merasa melalui proses yang profesional. Bahkan dengan bangga Lalu Iqbal menyebut ia menjadi Dubes termuda. Sehingga, ia berpandangan memberikan peluang kepada siapa saja yang berkompeten mengisi kursi birokrasi jika ia menjadi gubernur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pandangan Lalu Iqbal inilah yang menurut Bang Zul, bahwa meritokrasi (sistem yang memberikan penghargaan dan kesempatan kepada orang-orang yang berprestasi atau memiliki kemampuan, bukan berdasarkan kekayaan atau kelas sosial) menjadi penting. Namun perlu diingat, kadang-kadang untuk mengisi jabatan struktural di birokrasi memerlukan kelenturan dan toleransi.

Baca Juga :  Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Pantau Kesiapan Pemilu 2024

“Kami sepakat, dengan apa yang disampaikan pasangan 03, tapi jadi gubernur itu beda dengan jadi Dubes,” jelas Bang Zul.

Maksudnya, menjadi kepala daerah itu prosesnya melibatkan masyarakat dan melalui proses politik.

Karena itu, pengisian birokrasi juga tetap mempertimbangkan kelenturan-kelenturan. Didalamnya adalah menghargai proses politik dan pelaku politik yang menjadi bagian dalam rantai birokrasi di Indonesia.(*)

Berita Terkait

Mi6: Demokrat NTB Butuh Figur Ekspansif Seperti Oke Wiredarme
Tak Bisa Lagi Figur Itu-Itu Saja, Mi6 Dorong Kader Muda Ambil Alih Pilkada 2029
Sisi Lain Baliho Pesan Keberagaman Ramadan Rachmat Hidayat dan Selly Andayani
Rachmat Beri Kode Terakhir Pimpin Partai di Musancab PDIP Lotim: Ini Periode Terakhir Saya
‎Pengurus DPC PKS Praya Dikukuhkan, Ketua DPD: Berpartai Bukan Untuk Cari Uang
Pengurus DPC PKS Prabar-Prabarda Diharapkan Beri Kontribusi Nyata Bagi Masyarakat
PDI Perjuangan Kota Mataram Konsolidasi Kader, Tegas Tolak Pilkada Melalui DPRD
Nursiah: Kader Golkar Wajib Membesarkan Partai

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 13:00

PT Pelindo Sinergi Lokaseva Tingkatkan Awareness HSSE untuk Perkuat Ekosistem Layanan Pendukung Pelabuhan

Senin, 25 Mei 2026 - 13:00

Hadapi Fluktuasi Suku Bunga, BRI Finance Andalkan Strategi Pendanaan Fleksibel

Senin, 25 Mei 2026 - 13:00

Minat Kendaraan Bekas Meningkat, Pembiayaan BRI Finance Tumbuh 169,34%

Senin, 25 Mei 2026 - 13:00

BRI Finance Perkuat Pembiayaan Kendaraan Listrik, Pertumbuhan Tetap Positif pada 2026

Senin, 25 Mei 2026 - 13:00

Tokocrypto Rayakan Bitcoin Pizza Day Lewat Roadshow 3 Kota

Senin, 25 Mei 2026 - 12:00

Pertamina Foundation Tunjukkan Komitmen Keberlanjutan di Pertamina Goes to Campus

Senin, 25 Mei 2026 - 12:00

Bank Rakyat Indonesia BO Kelapa Gading Supervisi Region 6 Hadirkan Layanan Weekend Banking untuk Layani Nasabah di Hari Libur

Senin, 25 Mei 2026 - 12:00

Cara Mengatur Stop Loss dan Take Profit untuk Trading Emas

Berita Terbaru