Bang Zul: Jadi Gubernur itu Beda dengan Jadi Dubes - Koran Mandalika

Bang Zul: Jadi Gubernur itu Beda dengan Jadi Dubes

Rabu, 23 Oktober 2024 - 20:34

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koran Mandalika, Mataram – Calon Gubernur NTB Nomor Urut 02, Dr. Zulkieflimansyah atau yang biasa disapa BZ mengingatkan secara tegas kepada Lalu Iqbal, Calon Gubernur Nomor urut 03 bahwa menjadi gubernur sangat beda dengan menjadi Duta Besar (Dubes).

Penegasan ini disampaikan ketika Lalu Iqbal memberikan pandangan atas pertanyaan panelis terkait married system birokrasi (kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar ) di NTB, saat debat perdana Pilgub NTB, Rabu malam, 23 Oktober 2024 di Mataram.

Baca Juga :  Luthfi-Wahid Punya Program Unggulan, Wujudkan Masyarakat Maju dan Harmonis

Sebagaimana pandangan Lalu Iqbal, bahwa saat menjadi birokrat di Kementerian Luar Negeri, ia merasa melalui proses yang profesional. Bahkan dengan bangga Lalu Iqbal menyebut ia menjadi Dubes termuda. Sehingga, ia berpandangan memberikan peluang kepada siapa saja yang berkompeten mengisi kursi birokrasi jika ia menjadi gubernur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pandangan Lalu Iqbal inilah yang menurut Bang Zul, bahwa meritokrasi (sistem yang memberikan penghargaan dan kesempatan kepada orang-orang yang berprestasi atau memiliki kemampuan, bukan berdasarkan kekayaan atau kelas sosial) menjadi penting. Namun perlu diingat, kadang-kadang untuk mengisi jabatan struktural di birokrasi memerlukan kelenturan dan toleransi.

Baca Juga :  Pathul-Nursiah Bak Artis di Talk Kopi Praya, Gen Z dan Milenial Berebut Foto

“Kami sepakat, dengan apa yang disampaikan pasangan 03, tapi jadi gubernur itu beda dengan jadi Dubes,” jelas Bang Zul.

Maksudnya, menjadi kepala daerah itu prosesnya melibatkan masyarakat dan melalui proses politik.

Karena itu, pengisian birokrasi juga tetap mempertimbangkan kelenturan-kelenturan. Didalamnya adalah menghargai proses politik dan pelaku politik yang menjadi bagian dalam rantai birokrasi di Indonesia.(*)

Berita Terkait

Rumah Aspirasi Diresmikan, Rachmat Hidayat Siap Kawal Persoalan Warga hingga Tuntas
Mi6: Demokrat NTB Butuh Figur Ekspansif Seperti Oke Wiredarme
Tak Bisa Lagi Figur Itu-Itu Saja, Mi6 Dorong Kader Muda Ambil Alih Pilkada 2029
Sisi Lain Baliho Pesan Keberagaman Ramadan Rachmat Hidayat dan Selly Andayani
Rachmat Beri Kode Terakhir Pimpin Partai di Musancab PDIP Lotim: Ini Periode Terakhir Saya
‎Pengurus DPC PKS Praya Dikukuhkan, Ketua DPD: Berpartai Bukan Untuk Cari Uang
Pengurus DPC PKS Prabar-Prabarda Diharapkan Beri Kontribusi Nyata Bagi Masyarakat
PDI Perjuangan Kota Mataram Konsolidasi Kader, Tegas Tolak Pilkada Melalui DPRD

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 21:02

Air Bekas Mencuci Kereta Tidak Langsung Dibuang, Begini Cara LRT Jabodebek Mengolahnya

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:02

Tempati Kantor Baru, BP Tapera Siapkan Akad Massal 62.530 KPR Sejahtera FLPP di Batang

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:02

Musim Kemarau, KAI Daop 2 Bandung Himbau Masyarakat Tidak Membakar dan Membuang Sampah Sembarangan di Sekitar Jalur Rel

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:02

Mulai dari ‘Phenomenon’, Telkom AI Connect Bekali Peserta Menyusun Pitch Deck Proyek AI yang Lebih Meyakinkan

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:02

DPR Apresiasi Kontribusi Grup MIND ID Bangun Papua

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:02

WSBP Kirim Ribuan Batang Spun Pile Selama Semester I 2026, Perkuat Kapabilitas Produksi untuk Infrastruktur Nasional

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:02

Bayar Listrik, Air, dan Internet dalam Satu Aplikasi, Lebih Praktis untuk Kebutuhan Bulanan

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:02

Rakernas IndoCEISS 2026 Digelar di BINUS @Malang, Bahas Strategi Penguatan Pendidikan Informatika

Berita Terbaru