Koran Mandalika, Lombok Tengah – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti ketimpangan antara kinerja anggaran makro dan kualitas layanan kesehatan mikro di Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun secara agregat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai sangat baik, alokasi anggaran untuk Kesehatan Reproduksi (Kespro) serta serapan layanan ibu bersalin masih tergolong sangat rendah.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, dalam kegiatan Multi-Stakeholder Forum Kabupaten Lombok Tengah yang berlangsung di Praya pada Kamis (12/11/2026). Forum ini merupakan bagian dari kolaborasi FITRA NTB bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan International Budget Partnership (IBP) Indonesia dalam mendorong penguatan representasi serta inklusi perempuan dalam anggaran.
Ramli menjelaskan bahwa berdasarkan analisis terhadap dokumen APBD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta DPA Dinas Kesehatan (Dikes) periode 2023–2026, APBD Lombok Tengah sebenarnya masuk dalam kategori A (Sangat Baik) menurut standar Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) karena tingkat deviasi belanjanya berada di bawah 5 persen. Tren alokasi anggaran bidang kesehatan pun terus meningkat, dari Rp499,62 miliar pada 2023 menjadi Rp649,32 miliar pada 2025, dan dianggarkan sebesar Rp640,17 miliar pada 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Anggaran dinilai kredibel bukan hanya ketika totalnya terserap, tetapi ketika komposisinya konsisten dan hak warga rentan—seperti perempuan dan penyandang disabilitas—benar-benar terpenuhi,” tegas Ramli dalam paparannya.
Alokasi Kespro Hanya 0,70 Persen dan Tingginya SiLPA
Di balik angka makro yang positif, FITRA NTB menemukan sejumlah catatan kritis pada level mikro. Belanja kesehatan di Lombok Tengah masih didominasi oleh belanja operasi—yakni belanja pegawai sebesar 44 persen dan belanja barang/jasa 41 persen.
Jika dilihat berdasarkan arah kebijakannya, anggaran tersedot untuk akses UHC/PBI (47,9 persen), birokrasi dan gaji (38,4 persen), serta infrastruktur (13,5 persen). Sementara itu, porsi untuk peningkatan mutu pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) inklusif hanya mendapatkan ruang sebesar 0,2 persen.
Lebih lanjut, alokasi anggaran khusus untuk Kesehatan Reproduksi (Kespro) tercatat hanya sebesar 0,70 persen atau sekitar Rp4,5 miliar dari total Rp649 miliar belanja Dinas Kesehatan. Kecilnya alokasi ini juga dibarengi dengan rendahnya eksekusi pada sub-kegiatan krusial.
”Terjadi jurang serapan anggaran yang cukup lebar. Ketika rata-rata serapan Dinas Kesehatan mencapai 93,3 persen, serapan anggaran untuk pelayanan ibu bersalin hanya berada di angka 23,7 persen, dan bayi baru lahir sebesar 49,7 persen,” ungkap Ramli.
Selain itu, daya serap anggaran yang tersumbat memicu tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). SiLPA Dinas Kesehatan tercatat mencapai Rp43,5 miliar atau menyumbang 22,4 persen dari total SiLPA Kabupaten Lombok Tengah, dengan 86 persen sisa anggaran menumpuk pada pos Dana BLUD, Jaminan Kesehatan Daerah, obat-obatan, dan gizi masyarakat.
Fasilitas Kesehatan Belum Ramah Disabilitas
Dalam forum tersebut, dipaparkan pula temuan audit sosial yang dilakukan oleh HWDI di titik layanan kesehatan seperti Puskesmas. Meskipun proses administrasi pengadaan dan tender proyek fisik berjalan tertib dengan deviasi rendah, aspek aksesibilitas di lapangan dinilai belum terpenuhi.
Beberapa fasilitas kesehatan ditemukan belum memiliki bidang miring (ramp), pegangan rambat (handrail), maupun jalur pemandu tunanetra (guiding block). Selain itu, desain toilet yang tidak aksesibel dan meja periksa yang kaku dinilai belum sesuai dengan standar desain dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2024.
Empat Mandat untuk APBD 2027
Menyikapi persoalan tersebut, FITRA NTB bersama koalisi masyarakat sipil merumuskan empat mandat strategis bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Lombok Tengah dalam penyusunan APBD 2027:
1. Bapperida: Mengintegrasikan pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam perencanaan program sektor kesehatan berbasis data terpilah.
2. Dinas Kesehatan: Membenahi perencanaan anggaran Kespro serta mengeksekusi mandat Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Puskesmas Inklusif.
3. BKAD: Memantau realisasi anggaran setiap triwulan guna mencegah penumpukan SiLPA yang tidak terkendali, serta memublikasikan anggaran warga (Citizen Budget) secara berkala.
4. DPRD (Komisi IV): Mengawal alokasi anggaran inklusif melalui budget hearing dan memantau pelaksanaan anggaran secara langsung bersama warga.
Melalui forum multi-pihak ini, Ramli berharap keberhasilan administratif pengelolaan anggaran daerah dapat bertransformasi menjadi akses layanan kesehatan yang nyata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Lombok Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, dr. Mamang Bagiansyah, yang coba dikonfirmasi terkait temuan dan sorotan tersebut, belum memberikan respons atau tanggapan. (wan)
