Efisiensi Anggaran Tak Masalah Bagi NTB, Gubernur Siapkan Alternatif - Koran Mandalika

Efisiensi Anggaran Tak Masalah Bagi NTB, Gubernur Siapkan Alternatif

Kamis, 14 Agustus 2025 - 19:06

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koran Mandalika, Mataram – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani baru-baru ini menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025, tentang “Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.

Aturan tersebut sebagai tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yakni efisiensi anggaran. Lalu, bagaimana dampaknya bagi NTB ?

Merespons hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan sudah memasukannya dalam pembahasan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Kamis 14 Agustus 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jujur saja, itu salah satu yang kita diskusikan sama-sama. Karena kan dampaknya ini ke semua tidak hanya ke pemda, tapi juga ke teman-teman di operasional, di lapangan ini juga berpengaruh,” kata Iqbal, Kamis (14/8).

Baca Juga :  Menunjang Pertanian, Irigasi Tua di NTB Segera Direvitalisasi Kementerian PU

Ada 15 item yang termuat dalam aturan tersebut, salah satunya Infrastruktur. Iqbal menjelaskan sumber pembangunan infrastruktur tidak selalu dari APBN dan APBD. Artinya, lanjut dia, masih ada alternatif lain.

“Ya kan ada alternatif, dan itu yang selalu ditekankan oleh presiden, kan, bahwa sumber pembangunan infrastruktur itu tidak harus hanya dari APBN dan APBD. Tetapi ada sumber-sumber lain terutama KPBU dengan pihak swasta gitu,” jelasnya.

Dia memberikan pandangan pada rencana pembangunan dermaga kapal cepat di Senggigi dan Mandalika yang tidak menggunankan anggaran dari APBD.

Baca Juga :  Perkuat Tugas dan Fungsi, APRI NTB Rencanakan Pelatihan Bagi Pengurus Cabang

“Sebagai contoh aja sekarang kita akan membangun dermaga untuk kapal cepat di Senggigi dan Mandalika tidak dari anggaran APBD sama sekali. Itu sepenuhnya dari anggaran swasta,” ucap Iqbal.

Iqbal menuturkan kebijakan efisiensi anggaran ini sudah menghiasi masa-masa pelantikannya sebagai gubernur, sehingga dirinya sudah memilik persiapan akan hal itu.

“Iya, saya rasa semua bupati dan gubernur yang dilantik bersamaan bulan-bulan Februari itu di otaknya sudah isinya efisiensi aja itu. Karena dari kita di Magelang sampai kita masuk sekarang judulnya itu aja. Jadi, judul besarnya memang sekarang efisiensi,” imbuhnya. (dik)

Berita Terkait

PWI NTB Soroti Penggunaan AI dalam Produk Jurnalistik
Pergerakan Ekonomi NTB Tunjukan Tren Positif, BPS Mencatat Nilai Ekspor Meningkat
Dari NTB ke Dunia: Bank NTB Syariah Sukses Hadirkan QRIS Cross Border untuk Transaksi Internasional
PSI NTB Targetkan Dua Kursi di DPR RI, Kaesang Minta Kader Turun ke Akar Rumput
Bank NTB Syariah Tegaskan Transparansi dan Kepatuhan Hukum Terkait Isu KC Dompu
Pemrpov NTB Anggarkan Penghasilan Tambahan bagi Guru PPPK-PW Sebagai Kado Hardiknas
Replikasi Sukses Pasar Dasan Agung, Bank NTB Syariah Hadirkan ‘POJOK NTBS’ di Pasar Acc Ampenan untuk Perkuat Ekosistem Digital
DPRD Sepakati Ranperda Strategis, Haji Ahkam: Perkuat Layanan Publik dan Kelembagaan Daerah

Berita Terkait

Senin, 4 Mei 2026 - 20:48

Pergerakan Ekonomi NTB Tunjukan Tren Positif, BPS Mencatat Nilai Ekspor Meningkat

Senin, 4 Mei 2026 - 08:31

Dari NTB ke Dunia: Bank NTB Syariah Sukses Hadirkan QRIS Cross Border untuk Transaksi Internasional

Sabtu, 2 Mei 2026 - 20:23

PSI NTB Targetkan Dua Kursi di DPR RI, Kaesang Minta Kader Turun ke Akar Rumput

Sabtu, 2 Mei 2026 - 17:45

Bank NTB Syariah Tegaskan Transparansi dan Kepatuhan Hukum Terkait Isu KC Dompu

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:59

Pemrpov NTB Anggarkan Penghasilan Tambahan bagi Guru PPPK-PW Sebagai Kado Hardiknas

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:00

Replikasi Sukses Pasar Dasan Agung, Bank NTB Syariah Hadirkan ‘POJOK NTBS’ di Pasar Acc Ampenan untuk Perkuat Ekosistem Digital

Senin, 27 April 2026 - 15:58

DPRD Sepakati Ranperda Strategis, Haji Ahkam: Perkuat Layanan Publik dan Kelembagaan Daerah

Jumat, 24 April 2026 - 08:26

Sorotan DPRD: Saatnya Nakes P3K Paruh Waktu Dapat Jaminan Kesejahteraan

Berita Terbaru