India–Indonesia Dorong Keadilan Digital Lewat Infrastruktur Publik Terbuka

Jakarta, 6 Agustus 2025 — Dalam salah satu sesi strategis dari Jakarta Futures Forum (JFF) 2025, para pemimpin digital dari berbagai negara Global South berkumpul untuk membahas urgensi membangun Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai jalan menuju transformasi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu sesi panel discussion  bertajuk “The DPI Dividend: Innovation for the Global South”, yang digelar di Hotel JW Marriott Jakarta, menjadi panggung bagi India dan Indonesia untuk menegaskan peran sentral mereka dalam mendorong pembangunan digital yang inklusif.

Fokus diskusi mengerucut pada visi dan pengalaman T. Koshy, Chief Executive Officer and Managing Director, Open Network for Digital Commerce (ONDC), India, yang menggarisbawahi bahwa DPI bukan sekadar teknologi, melainkan infrastruktur sipil yang menjadi fondasi pemerataan digital.

“Kita tidak sedang membangun sekadar sistem teknologi. Kita sedang membangun jalan raya digital—publik, terbuka, dan milik bersama,” tegas Koshy.

Pengalaman India, Inspirasi untuk Kawasan

Berangkat dari pengalaman India dalam membangun sistem seperti Aadhaar, UPI, dan ONDC, Koshy menunjukkan bagaimana negara bisa menjadi penggerak inovasi tanpa mendominasi ekosistem. Menurutnya, DPI memungkinkan layanan publik menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tersisih dari sistem formal.

“Jika kita ingin menyelesaikan ketimpangan, kita harus memulainya dari desain sistem digital kita sendiri. Kita perlu membangun bukan untuk pasar, tapi untuk rakyat,” ujarnya.

Koshy menegaskan bahwa model India tidak harus ditiru mentah-mentah, namun prinsip dasarnya—terbuka, inklusif, dan netral—dapat menjadi fondasi bersama bagi negara-negara di Global South, termasuk Indonesia.

Dukungan dari Indonesia dan Pemangku Global

Mendukung perspektif Koshy, Vikram Sinha, President and Chief Executive Officer, Indosat Ooredoo Hutchison, Indonesia, menyampaikan bahwa konektivitas harus dibarengi dengan sistem yang inklusif, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia.

“Digitalisasi tidak boleh berhenti di kota besar. Kita harus pastikan DPI menjangkau hingga desa-desa dan komunitas paling terpencil,” katanya.

Sementara itu, Mallory Knodel, Executive Director, Social Web Foundation, Amerika Serikat, menggarisbawahi pentingnya tata kelola dan prinsip keadilan dalam desain DPI.

“DPI harus dibangun dengan nilai transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi. Kalau tidak, kita hanya menciptakan bentuk baru dari eksklusi,” ujar Mallory.

Menuju Kepemimpinan Regional dalam Transformasi Digital

Diskusi ini memperkuat sinyal bahwa India dan Indonesia—dua kekuatan besar di Global South—memiliki posisi strategis untuk memimpin pembangunan ekosistem digital yang lebih setara. Melalui DPI, kedua negara dapat berbagi visi dan sumber daya untuk membentuk arsitektur digital kawasan yang berdaulat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak sedang meniru Silicon Valley. Kita sedang membangun Jakarta Valley, New Delhi Valley—versi kita sendiri yang adil, terbuka, dan relevan,” ujar Koshy.

Jakarta Futures Forum 2025 menunjukkan bahwa kolaborasi India–Indonesia dalam pengembangan infrastruktur digital publik bukan sekadar retorika, tetapi jalan konkret menuju transformasi sistemik di kawasan. Dengan T. Koshy sebagai suara utama, sesi ini mempertegas bahwa masa depan digital Global South hanya bisa dicapai dengan membangun sistem yang inklusif dari pondasi.

“Kalau kita ingin demokrasi yang kuat, kita butuh infrastruktur digital yang juga demokratis,” pungkas Koshy.