Menurut pengamat industri baja dan pertambangan, Widodo Setiadharmaji, hilirisasi nikel telah membawa kemajuan besar bagi industri nasional, namun tahap perkembangannya masih menyisakan ruang untuk penyempurnaan dalam membangun arsitektur industri yang lebih utuh dan berkelanjutan. Ekspansi investasi memang berhasil meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, tetapi nilai tambah yang tercipta belum sepenuhnya tertanam di dalam negeri.
“Penguatan peran negara menjadi penting agar hilirisasi tidak berhenti pada peningkatan volume produksi, melainkan berkembang menjadi sarana membangun kapabilitas industri nasional secara berkelanjutan,” ujar Widodo.
Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, menyatakan komitmennya dalam membawa Krakatau Steel sebagai industri strategis nasional dalam hal percepatan hilirisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menata Langkah Perlindungan Industri Baja
Selain penguatan hilirisasi, Widodo Setiadharmaji menekankan pentingnya kebijakan kuota impor yang adaptif dan berpihak pada industri domestik. Kebijakan ini menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan daya saing produsen nasional. Dengan pengelolaan impor yang terukur, industri baja nasional dapat bertumbuh tanpa ketergantungan pada bahan baku dari luar negeri. Adapun dampak yang tak kalah pentingnya dari kebijakan kuota impor yang terukur adalah sebagai katalisator Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam misi hilirisasi, industrialisasi, dan kemandirian ekonomi, sehingga menciptakan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa yang absolut.
Widodo Setiadharmaji juga menambahkan bahwa arah kebijakan seperti ini menjadi pilar baru bagi Indonesia dalam pembangunan economic security. Hal tersebut menjadi sangat penting sebagai instrumen kepentingan nasional dalam melindungi industri strategis yang dimilikinya.
“Kuota impor bukan semata pembatasan, tetapi instrumen pengendalian agar struktur industri baja Indonesia bisa tumbuh berdaulat dan berdaya saing. Sinergi antara Krakatau Steel Group, Danantara, dan pelaku hilirisasi nikel adalah fondasi menuju kemandirian industri nasional,” jelas Widodo.
Dengan strategi ini, diharapkan Krakatau Steel Group segera menjadi penggerak utama transformasi industri baja Indonesia menuju era kemandirian yang berkelanjutan.
Pemerintah Mendukung Kebangkitan Industri Baja Nasional
Urgensi terhadap peluang hilirisasi dan perlindungan terhadap industri baja nasional pun telah sampai pada panggung legislatif. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa pekan lalu, Komisi VI DPR RI menyambut positif hingga turut berkomitmen dalam upaya mengembalikan kedaulatan industri baja nasional. Pihaknya mengakui begitu banyak tantangan dan peluang yang dihadapkan industri baja di hulu hingga ke hilir yang perlu diselesaikan bersama, khususnya Krakatau Steel Group yang menjadi tumpuan industri baja nasional.
Adapun dukungan yang disetujui oleh Komisi VI DPR RI di antaranya terkait pelaksanaan dan percepatan restrukturisasi utang dan penyediaan modal kerja oleh Danantara sebesar USD500 juta yang akan diberikan secara bertahap untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk operasional perusahaan, pengendalian tata niaga impor, percepatan penerapan instrumen perlindungan pasar baja domestik, pelaksanaan hilirisasi produk baja melalui sinergi dengan berbagai industri terutama dalam mendukung Asta Cita, menjadikan Krakatau Steel Group sebagai one stop services sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Indonesia, hingga mengadakan rapat kerja atau konsinyering dengan Danantara, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, para pelaku industri baja nasional, hingga industri lainnya yang masih berkaitan dengan upaya penyelamatan industri baja nasional.
“Semua anggota Komisi VI DPR RI mendukung upaya perbaikan untuk Krakatau Steel sebagai industri baja nasional ini bisa lebih maju lagi, dan ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang harus terus kita dorong,” jelas Pimpinan Rapat Dengar Pendapat / Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto.
“Krakatau Steel Group mendukung penuh arah hilirisasi nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita hilirisasi Pemerintah. Keterlibatan dalam industri stainless bukan hanya langkah bisnis, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat economic security nasional untuk kemajuan industri baja di Indonesia,” jelas Akbar Djohan yang juga menjabat sebagai Chairman IISIA (Indonesia Iron & Steel Industry Association) dan Chairman ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia).
