Koran Mandalika, Lombok Tengah – Wakil Ketua II DPRD Lombok Tengah, Lalu Sarjana, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD 2027.
Menurut Lalu Sarjana, Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang demokrasi pembangunan yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Dia menekankan pentingnya memastikan setiap perencanaan benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya menjadi dokumen administratif.
DPRD Lombok Tengah, lanjut DPRD Dapil Praya Barat-Praya Barat itu, telah menghimpun sebanyak 2.942 usulan masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2027.
Usulan tersebut didominasi oleh sektor infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan layanan dasar lainnya, yang mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Lalu Sarjana juga menyampaikan bahwa seluruh usulan tersebut selaras dengan visi pembangunan daerah “MASMIRAH” (Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis).
Dia kembali menegaskan pentingnya penajaman prioritas, sinkronisasi perencanaan, serta konsistensi antara program dan penganggaran.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan DPRD, tetapi juga kolaborasi seluruh pihak. Musrenbang harus menjadi momentum memperkuat sinergi demi kesejahteraan masyarakat,” kata Lalu Sarjana.
Politikus PKB itu menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal pembangunan agar benar-benar memberikan dampak nyata dan merata bagi seluruh masyarakat Lombok Tengah. (wan)
