Koran Mandalika – Sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan pandangan umum atas nota keuangan dan ranperda tentang APBD Loteng 2024.
Fraksi-fraksi tersebut memberikan berbagai masukan dan kritikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.
Sembilan fraksi itu di antaranya, Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, PPP, Demokrat, PKS, PBB, Nasdem Perjuangan, dan Amanat Nurani Berkarya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rahmatullah, selaku jubir Fraksi Gerindra menyoal sejauh mana pemkab menyiapkan anggaran untuk perhelatan pemilu.
“Kami juga bertanya kesiapan anggaran pilkades yang akan dilaksanakan di beberapa desa nanti,” kata Rahmatullah, Senin (30/10).
Dari Fraksi Golkar Lalu Muhamad Iqbal memandang di balik euforia kesuksesan pelaksanaan event MotoGP, masih ada permasalahan lahan masyarakat yang berada di tengah-tengah sirkuit belum mendapatkan solusi.
“Kami minta pemerintah ikut aktif mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut,” tegas Iqbal
Pihaknya juga meminta penjelasan besaran jumlah PAD yang didapatkan dari berbagai rangkaian event yang telah dilaksanakan di Sirkuit Mandalika.
Berikutnya, dari fraksi PKB yang disampaikan Umar Tarif mengatakan menyoroti surplus sebesar Rp 20 miliar lebih.
Artinya, itu menunjukkan bahwa target pendapatan daerah lebih besar daripada plafon belanja daerah yang direncanakan.
“Dari besaran surplus itu, seharusnya pemerintah mempergunakan untuk anggaran belanja daerah dalam rangka membiayai sembilan prioritas pembangunan yang telah dijabarkan dalam rencana kerja pembangunan daerah,” ungkap Tarif.
Pihaknya minta pemerintah agar menjadikan skala prioritas utama terhadap perbaikan bangunan-bangunan sekolah yang mengalami rusak parah.
Fraksi PPP dan Demokrat menyampaikan hal senada. Mereka meminta pengalokasian anggaran dan program-program pada sektor pertanian di APBD 2024 bisa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Fari Fraksi PKS yang disampaikan Sri Retnowati menggambarkan kondisi masyarakat saat ini yang kekurangan air.
“Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dan dibutuhkan berbagai kebijakan yang bisa membuat masyarakat jadi aman, nyaman, dan sejahtera,” kata Retno.
Jubir Fraksi PBB Awaludin menjelaskan permasalahan data kemiskinan di Lombok Tengah sampai saat ini belum valid.
Pihaknya mengusulkan agar pendataan masyarakat miskin diserahkan sepenuhnya pada semua operator SIKS-NG yang tentunya harus dibarengi dengan komitmen pemerintah daerah untuk menaikkan insentif operator.
“Itu semua agar data yang kita miliki betul-betul valid, yakni by name by address,” ujar Awaludin.
Jubir Fraksi Partai Nasdem Perjuangan Lalu Wirakse menyoroti soal pajak dan retribusi yang belum dikelola secara maksimal.
“Salah satu sumber PAD potensial adalah parkir. Tapi kami melihat mengalami banyak kebocoran,” ucap Wirakse.
Jubir Fraksi Amanat Nurani Berkarya Ikhsan Ramdhani menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur, SDM, pertanian, pendidikan dan kesehatan, serta penunjang lainnya yang harus konsen pada peningkatan perekonomian masyarakat di Lombok Tengah.
“Kami juga mendorong upaya pemerintah daerah untuk berinovasi dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor yang produktif, seperti ekonomi berbasis keluarga, lingkungan, masyarakat, komunitas dan lain sebagainya,” papar Dani. (Wan)