Petani Tembakau Loteng Tuntut Hak, Pemprov NTB Janji Evaluasi - Koran Mandalika

Petani Tembakau Loteng Tuntut Hak, Pemprov NTB Janji Evaluasi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:55

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petani Tembakau Loteng Tuntut Hak, Pemprov NTB Janji Evaluasi

Koran Mandalika, Mataram – Sejumlah petani tembakau Lombok Tengah, mendatangi Kantor Gubernur NTB pada Senin, 26 Oktober 2026. Mereka membawa berbagai persoalan yang menjadi kersehan, seperti pemanfaatan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BDHCHT) hingga Jaminan Sosial bagi petani.

Kedatangan para petani tersebut, disambut baik oleh sejumlah pejabat terkait di lingkungan pemprov NTB.

Ketua LSM Lombok Ate Untuk Kemanusiaan (LAUK), Hamzanwadi, yang mewakili para petani, menilai pemanfaatan dan penggunaan DBHCHT tersebut tidak tepat sasaran serta lamban dari sisi eksekusi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan mesin perajang yang seharusnya dapat di manfaatkan petani pada musim tembakau, justru belum diturunkan.

“Contoh, mesin perajang kan sampai hari ini belum didrop sementara tembakau sudah final,” katanya, Senin (26/10).

Selain itu, pupuk yang diturunkan juga berbeda dari kebutuhan petani.

“Pupuknya tembakau ini kan Urea, SP-36, sama ZA, kok yang didrop lain. Dan jadwal pendropannya tidak pada saat petani butuh,” jelasnya.

Baca Juga :  Wisang Geni, Sapi Jumbo Peternak Asal Sasake jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo

Ia juga menyoroti pelatihan yang tidak tepat sasaran. Seharusnya, kata Hamzan, pelatihan diberikan pada buruh dan petani tembakau, namun pelatihan malah dilakukan pada daerah yang bukan penghasil tembakau.

“Ada pelatihan-pelatihan lain yang tertunda sampai hari ini. Yang diberikan pelatihan itu seharusnya buruh tani dan petani tembakau, malah ini yang dilatih diluar daerah penghasil tembakau. Padahal gubernur itu sudah sering menyampaikan kepada OPD-nya, tetapi OPD-OPD-nya ini bandel,” ujarnya.

Para petani tembakau tersebut juga menuntut agar diberikan jaminan kesehatan yang dinilai menjadi hak mereka. Hamzan menegaskan bahwa hal itu menjadi salah satu pendorong para petani tersebut datang ke kantor gubernur.

“Endak ada sama sekali (jaminan kesehatan), makanya mereka datang menuntut hak mereka. Kalau ada jaminan kesehatan buat apa mereka ke sini,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi NTB, Fathul Gani, mengatakan penggunaan DBHCHT ini perlu disesuaikan dengan aturan yang ada.

Ia menjelaskan setiap kementerian teknis memiliki aturan masing-masing yang mejadi pedoman masing-masing OPD.

Baca Juga :  PSI NTB Targetkan Dua Kursi di DPR RI, Kaesang Minta Kader Turun ke Akar Rumput

“Pertanian, Peternakan, Kesehatan, kan ada porsi-porsi. Seperti kesehatan masyarakat apa saja yang bisa digunakan, tentu ada aturan-aturan teknis yang menjalankan,” katanya.

Terkait usulan petani yang meminta perlindungan jaminan sosial, Gani mengatakan hal tersebut merupakan usulan yang baik. Ia menjelaskan pihaknya tentu mengharapkan DBHCHT dapat diterima langsung oleh masyarakat.

“Ada saran yang baik supaya petani, buruh tani itu diakomodir sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu sudah kita coba kalkulasikan berapa jumlah uang yang di butuhkan. Kita ini berharap bahwa dana DBHCHT ini bisa langsung juga diterima oleh masyarakat petani,” ucapnya.

Selanjutnya, pada masalah keterlambatan eksekusi program, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk mencari penyebab keterlambatan tersebut.

Namun, lanjut Gani, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan NTB berkomitmen menjalankan program yang sudah direncanakan dalam Oktober 2026 ini.

“Tapi ada komitmen dari pertama dinas pertanian dan peternakan juga memastikan dalam minggu ini atau paling tidak minggu berikutnya selama bulan Oktober ini apa yang sudah terprogram bisa dieksekusi,” tandasnya. (dik)

Berita Terkait

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif
Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:02

Game ADV Pendukung Kerja × Komunikasi “Muv-Luv Girls Garden Mellow Days” Resmi Rilis! Lengkap dengan kode serial untuk mendapatkan Memory eksklusif “MabuGaru”!

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

BINUS ONLINE Perkuat Kemitraan Dengan Politeknik dan Perluas Kolaborasi Pendidikan serta Riset

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Transformasi Digital Tingkatkan Risiko Serangan, Penetration Testing Dibutuhkan untuk Menguji Ketahanan Sistem Perusahaan

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Strategi Baru Visibilitas Bisnis: VRITIMES Memperkenalkan Solusi PR Digital di KBC BizFest 2026

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Beroperasi Kembali, Zenius Kini Hadir sebagai Zenius Group

Jumat, 20 November 2026 - 17:02

Paket Internet Kencang Belum Tentu Menjamin WiFi Stabil, Ini Alasannya

Jumat, 20 November 2026 - 16:02

Zumba Party “Move Your Body” Meriah Digelar di Marianna Resort & Convention Samosir

Jumat, 20 November 2026 - 16:02

Prabowo Dorong UMKM Masuk Pasar Regional ASEAN, Infrastruktur Digital seperti ION Jadi Kunci

Berita Terbaru