Proses Pendaftaran Perusahaan Internasional di Indonesia - Koran Mandalika

Proses Pendaftaran Perusahaan Internasional di Indonesia

Selasa, 14 Mei 2024 - 09:00

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendirikan bisnis di Indonesia membutuhkan pemahaman yang kuat tentang proses pendaftaran perusahaan. Baik pengusaha pemula maupun investor berpengalaman akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas hukum dan prosedur yang harus dilalui. Mulai dari memilih struktur hukum yang tepat hingga menavigasi persyaratan regulasi, setiap langkah memerlukan pertimbangan yang cermat. Di tengah kompleksitas ini, memahami seluk-beluk pendaftaran perusahaan sangat penting untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan dan kesuksesan di masa depan. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara mendalam proses pendaftaran perusahaan di Indonesia, menjelaskan prosedur-prosedur kunci dan memberikan wawasan untuk memberdayakan bisnis dalam upaya memasuki dan mengembangkan pasar.

Dalam hal pengembangan bisnis, pasar Indonesia menawarkan nilai dan peluang yang kompetitif. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menjanjikan untuk berbisnis karena tenaga kerjanya yang besar, posisi strategis, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, pemerintah telah menerapkan berbagai reformasi untuk menarik investor asing dan menyederhanakan proses memulai bisnis di negara ini.

Namun, ada banyak faktor rumit yang perlu dipertimbangkan bagi orang asing yang ingin berbisnis di Indonesia. Sebagai contoh:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Tentukan apakah perusahaan Anda adalah kantor perwakilan atau memiliki investor asing langsung, dengan menentukan jenis badan hukum yang diwakilinya.

2. Identifikasi industri di mana badan hukum perusahaan Anda akan beroperasi.

3. Evaluasi apakah investasi asing diizinkan di sektor ini, dan jika diizinkan, tentukan persentase kepemilikan yang diperbolehkan.

Lanjutkan membaca artikel di bawah ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang Proses Pendaftaran Perusahaan Internasional di Indonesia.

Cara Memulai Perusahaan Asing di Indonesia

Anda perlu mengetahui dan memahami persyaratan modal minimum, kerangka regulasi, struktur organisasi, laporan kegiatan wajib, hukum pajak, penggunaan tenaga kerja di Indonesia, dan lain-lain. Berikut adalah cara mendirikan bisnis asing di Indonesia:

Baca Juga :  Energy Academy Telah Gelar Batch Ke-3 Pelatihan Penanganan Bahaya Gas H2S Secara Daring

1. Sebagai kantor perwakilan, Badan Usaha Asing

Faktanya, jenis perusahaan ini lebih cocok didirikan pada tahap awal. Di antara keuntungannya adalah:

a. Proses operasional yang cukup cepat dan sederhana.

b. Tidak memerlukan investasi besar maupun setoran modal.

c. Persyaratan dokumentasi minimum: hanya persyaratan pelaporan pajak penghasilan untuk pejabat dan pajak ruang kantor yang berlaku.

Namun, metode ini mungkin tidak cukup fleksibel untuk beberapa jenis bisnis. Alasannya adalah perusahaan Anda akan memiliki payung hukum di Indonesia, tetapi tidak diizinkan untuk mengambil keuntungan dari penjualan atau terlibat dalam transaksi bisnis. Jadi, kantor perwakilan lebih baik didirikan untuk tujuan riset pasar dan pemasaran sebelum mendirikan badan hukum penuh.

2. Organisasi Bisnis Asing PT PMA

Undang-undang mengatur proses pembentukan perusahaan asing di Indonesia melalui Penanaman Modal Asing (PMA). PMA pada dasarnya adalah perseroan terbatas (PT). Sementara itu, dana atau investasi dari entitas asing disebut sebagai investasi langsung asing atau Foreign Direct Investment (FDI). FDI diatur di Indonesia oleh:

a. Undang-Undang Penanaman Modal No. 25/2007.

b. Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Perpres No. 39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Berdasarkan DNI. Pengungkapan Investasi Negatif.

Setiap perusahaan dengan saham yang dimiliki oleh asing diwajibkan untuk mendaftar sebagai PMA. Sementara itu, DNI mencantumkan semua sektor perusahaan yang tersedia untuk kepemilikan penuh serta yang dibatasi untuk investasi asing tertentu.

Perjanjian investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan persyaratan bagi setiap perusahaan asing yang mendaftar di Indonesia. Setelah itu, Anda masih perlu mengurus beberapa izin dengan pemerintah daerah.

Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk menyewa konsultan lokal untuk membantu Anda dengan masalah perizinan dan hukum. Mereka akan sangat membantu.

Baca Juga :  Minggu Pertama 2026 Penggunaan LRT Jabodebek Naik 27 Persen, Integrasi Antarmoda Perkuat Peran LRT Jabodebek dalam Mobilitas Perkotaan

Metode Pembentukan PT PMA

Ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan saat mendirikan PT PMA, seperti:

a. Mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) untuk nama perusahaan Anda.

b. Bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapatkan Izin Prinsip.

c. Menyusun Anggaran Dasar melalui Notaris.

d. Memperoleh Akta Pendirian Perusahaan.

e. Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

f. Memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Persyaratan Pendirian PT PMA

Mendirikan perusahaan asing di Indonesia dapat menjadi proses yang menantang dan memakan waktu. Namun, prosedurnya bisa lebih mudah dan cepat jika semua persyaratan dipenuhi. Apa saja prasyarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan PT PMA di Indonesia?

1. Persyaratan Modal Minimum untuk Perusahaan yang Dimiliki Asing

Di Indonesia, persyaratan modal minimum untuk perusahaan yang dimiliki asing adalah $1,2 juta, setara dengan sekitar Rp 10 miliar, terlepas dari industrinya. Jumlah ini tidak termasuk biaya terkait bangunan dan tanah. Calon investor wajib menyetor setidaknya Rp 2,5 miliar ke bank Indonesia, disertai dengan rincian penggunaan modal dan rencana investasi mereka.

2. Persyaratan Pemegang Saham

Sesuai dengan undang-undang, perusahaan harus menerbitkan saham jika PMA beroperasi dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Ini memerlukan minimal dua pemegang saham, yang masing-masing juga bertindak sebagai direktur dan komisaris. Sementara warga negara asing dengan izin kerja yang sah dapat bertindak sebagai komisaris, direktur harus merupakan warga negara Indonesia.

3. Pertimbangan Lokasi

Pemilik investor asing memiliki kebebasan untuk mendirikan bisnis mereka di mana saja di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemerintah menekankan pendirian dan peluncuran industri dalam kawasan industri yang ditetapkan.

Berita Terkait

Antisipasi Cuaca Ekstrem, KAI Daop 9 Jember Perkuat Infrastruktur dan Siagakan Petugas Ekstra
Optimalkan Nilai Kendaraan, BRI Finance Hadirkan Solusi Dana Tunai Cepat dan Aman
5 Pemimpin Global Pengiriman Internasional dan Rahasia Kesuksesan Mereka
Jaga Keberkahan Ramadan, KAI Divre I Sumut Larang Vandalisme dan Ajak Masyarakat Hindari Ngabuburit di Jalur KA
Kunjungan Kapal Pesiar Meningkat, Pelindo Multi Terminal Dorong Pariwisata dan Ekonomi Daerah
Jangan Nekat Ngabuburit di Rel! KAI Daop 9 Jember Intensifkan Patroli Udara dan Penertiban Jalur
Investasi 4M: Selebgram Vian Armando Gabung Checkervisor, Langkah Baru Memberantas Barang Palsu
Kolaborasi Berlanjut: BINUS @Bandung Gandeng Leave a Nest Malaysia Perkuat Ekosistem Inovasi dan Startup Mahasiswa

Berita Terkait

Jumat, 6 Februari 2026 - 21:42

Hakim Minta Pihak PLN Dihadirkan di Sidang Kasus PPJ Loteng untuk Perjelas Data yang Ditutupi

Minggu, 1 Februari 2026 - 11:36

‎FP4 NTB Desak Hakim Panggil Pihak-pihak yang Disebut dalam Fakta Persidangan PPJ

Sabtu, 31 Januari 2026 - 10:24

Sidang Kasus Dugaan Korupsi PPJ: Para Pejabat Loteng Hingga Juru Pungut Dapat Insentif

Senin, 19 Januari 2026 - 19:04

Tolak Eksepsi, Hakim Minta Jaksa Lanjut Periksa Perkara Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi PPJ

Kamis, 15 Januari 2026 - 12:09

Mantan Cawabup ini Kesal dengan Polisi, Laporan Kasus Penggelapan Melempem

Jumat, 9 Januari 2026 - 17:35

Eksepsi Ditolak, Tim PH Siap Buktikan Kliennya Cairkan Insentif PPJ Sesuai Perintah UU

Kamis, 8 Januari 2026 - 18:29

Gugatan Sengketa Tanah Suela Dicabut, Penggugat Kini Terancam Pidana

Selasa, 16 Desember 2025 - 16:41

Samsul Qomar Abaikan Putusan Pengadilan Soal Utang Rehab KONI Rp 119 Juta

Berita Terbaru