Koran Mandalika, Lombok Tengah – Kenaikan status RSUD Praya menjadi rumah sakit Tipe B belum sepenuhnya disambut positif. Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB justru mempertanyakan komposisi pejabat dalam struktur baru rumah sakit tersebut.
Direktur FP4 NTB, Lalu Habiburrahman, menyoroti masih ditempatkannya sejumlah pejabat lama pada posisi strategis setelah perubahan status RSUD Praya.
“Kami bertanya sederhana: kalau orang-orangnya masih dari sistem lama, lalu apa yang benar-benar berubah? Jangan sampai rumah sakitnya naik kelas, tetapi pola kerjanya tetap kelas lama,” kata Habiburrahman, Rabu (7/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, perubahan status rumah sakit semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen, budaya kerja dan kualitas pelayanan.
“Mutasi bukan sulap. Memindahkan jabatan tidak otomatis mengubah kinerja. Kalau ingin RSUD Praya benar-benar naik kelas, yang harus berubah bukan hanya struktur organisasinya, tetapi juga budaya kerja, tata kelola dan kualitas pelayanannya,” tegasnya.
Habiburrahman mengatakan FP4 NTB tidak mempersoalkan latar belakang pejabat yang kembali dipercaya menduduki posisi strategis. Namun, ia meminta seluruh pejabat yang ditunjuk membuktikan kapasitas melalui kinerja nyata.
“Kalau mereka memang yang terbaik, silakan buktikan. Tetapi jangan meminta masyarakat percaya hanya berdasarkan seremoni pelantikan. Ukur mereka dengan prestasi dan pelayanan yang dirasakan pasien,” ujarnya.
FP4 NTB juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak akan merasakan manfaat kenaikan tipe rumah sakit jika perubahan tersebut hanya berhenti pada struktur organisasi.
“Rakyat tidak berobat kepada papan nama Tipe B. Rakyat berhadapan dengan manusia dan sistem pelayanan. Karena itu, yang kami tunggu bukan seremoni, tetapi perubahan,” katanya.
FP4 NTB menyatakan akan mengawal kinerja jajaran baru RSUD Praya untuk melihat sejauh mana perubahan status tersebut berdampak terhadap pelayanan publik.
“Kalau RSUD-nya naik kelas, maka pelayanan dan manajemennya juga wajib naik kelas. Jangan sampai yang naik hanya jabatan orangnya,” pungkas Habiburrahman. (wan)
