Koran Mandalika, Mataram – Alokasi fantastis untuk Program Desa Berdaya Provinsi NTB yang diproyeksikan mencapai Rp214 miliar pada 2027 tidak hanya menyisakan persoalan transparansi penyaluran, tetapi juga memicu sorotan tajam terkait lonjakan anggaran pendamping.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mencatat pos anggaran untuk koordinasi, honorarium pendamping, dan tenaga ahli mengalami lonjakan signifikan hingga menembus angka lebih dari Rp14 miliar.
Lonjakan drastis dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka Rp7 miliar ini dinilai memerlukan pengawasan ketat. Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, menegaskan bahwa pembengkakan anggaran pendampingan tersebut wajib diimbangi dengan indikator kinerja yang konkret dan terukur di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Peningkatan anggaran pendampingan harus jelas tolak ukurnya, bukan sekadar menumpuk jumlah laporan atau dokumen administrasi,” ujar Ramli dalam kegiatan Diseminasi dan Media Briefing Hasil Asesmen Risiko Tata Kelola Desa Berdaya.
Gaji dan Biaya Pendamping Melonjak, Apa Tolok Ukurnya?
Dalam penelusuran dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, FITRA mengidentifikasi sekitar Rp9,11 miliar hingga lonjakan menembus Rp14 miliar pada tahun berikutnya untuk kebutuhan pendukung program.
Pos pendanaan ini mencakup honorarium bagi para pendamping, tenaga ahli, hingga biaya pelatihan dan pemantauan.
Menurut FITRA, kenaikan gaji atau honorarium serta biaya operasional tenaga pendamping sering kali tidak sejalan dengan hasil nyata peningkatan kapasitas di tingkat tapak. Lemahnya indikator kinerja membuat efektivitas pendampingan kerap dipertanyakan.
”Seharusnya indikator dibuat lebih konkret. Misalnya, berapa jumlah pendamping yang dilatih, bagaimana peningkatan kapasitas mereka, dan sejauh mana kemampuan nyata mereka dalam mendampingi penerima manfaat,” tegas Ramli.
Penyaluran Tersendat di Tengah Pembengkakan Biaya Pendamping
Ironisnya, kenaikan alokasi untuk tenaga pendamping dan ahli ini terjadi di tengah masih tersendatnya realisasi penyaluran bantuan utama kepada masyarakat.
FITRA mencatat bahwa bantuan dalam skema transformatif baru tersalurkan sekitar 20%, sementara pada skema tematik masih ada beberapa desa yang terkendala persyaratan.
Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara porsi anggaran untuk fasilitator atau pendamping dengan percepatan realisasi di tingkat penerima manfaat. Apalagi, program ini melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah yang mencakup lebih dari 20 urusan pemerintahan, di mana pembagian tanggung jawab antar-OPD dinilai belum sepenuhnya optimal.
FITRA mendesak agar pemerintah daerah tidak sekadar fokus pada penambahan alokasi belanja pendukung, melainkan memperketat akuntabilitas penggunaan anggaran gaji dan honorarium pendamping agar benar-benar berdampak langsung pada keberhasilan Program Desa Berdaya di NTB. (*)






