Koran Mandalika, Lombok Tengah – Seorang kepala tukang bernama Lalu Suandi, warga Dusun Belange, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Dia dilaporkan atas dugaan pemerasan setelah menagih upah pengerjaan vila milik warga negara asing (WNA) asal Spanyol bernama Gorka Arana Vega.
”Hari ini saya memenuhi panggilan penyidik,” ujar Suandi kepada awak media, Sabtu (14/11/2026) siang.
Berdasarkan surat undangan klarifikasi resmi dari kepolisian tertanggal 11 November 2026, kasus ini diselidiki atas dugaan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Peristiwa yang dilaporkan itu merujuk pada aksi protes yang terjadi di Dusun Mengalung, Desa Kute, Kecamatan Pujut, pada Rabu, 21 Oktober 2026 sekitar pukul 10.15 Wita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suandi mengungkapkan, aksi tersebut terpaksa dilakukan karena puluhan pekerja kesal lantaran upah mereka tak kunjung dibayar oleh pihak perusahaan selama satu bulan lebih. Ia mengaku kaget saat menerima surat panggilan dengan tuduhan pemerasan, padahal kedatangannya bersama para pekerja murni untuk menagih hak upah yang belum dilunasi.
”Saya malah kaget tiba-tiba dapat surat panggilan dari Polres Lombok Tengah dengan dugaan pemerasan lagi. Padahal, saya lagi tagih upah saya yang belum dibayar selama satu bulan oleh mereka,” keluhnya.
Dia menilai laporan bernomor B/ /XI/RES.1.24./2026/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2026 tersebut mengada-ngada. Suandi menduga pihak perusahaan sengaja menggunakan jalur hukum untuk cuci tangan dan lepas dari kewajiban membayar upah buruh.
Suandi menjelaskan, dirinya berposisi sebagai kepala tukang kayu yang bekerja di bawah kontrak perorangan dari kontraktor lokal bernama Lalu Kurniawan. Menurutnya, pihaknya jauh-jauh hari telah melayangkan surat penagihan sebanyak tiga kali—masing-masing pada 1 September, 14 September, dan 19 Oktober 2026—dengan total tagihan mencapai Rp140 juta, namun tidak direspons.
”Sehingga kami aksi tanggal 21 Oktober 2026. Setelah saya aksi, saya malah dilaporkan tanggal 26 Oktober 2026,” tegas Suandi.
Pasca-aksi tersebut, pihak perusahaan langsung mengirimkan dana ke rekeningnya, yang diklaim Suandi sebagai pelunasan khusus untuk upah bagian pekerjaannya saja.
Sementara itu, upah untuk pengerjaan item lain di bawah kontrak yang sama hingga kini belum terselesaikan. Dia menduga bukti transfer itulah yang dijadikan dasar pelaporan oleh pihak vila.
Penyelidikan atas laporan tersebut ditangani langsung oleh penyidik Sat Reskrim Polresta Lombok Tengah. Berdasarkan surat undangan yang ditandatangani oleh PS. Kasat Reskrim AKP Punguan Hutahean, S.Tr.K., S.I.K., Lalu Suandi diminta menghadap penyidik pembantu Bripka Arthady Winandar Amaral, S.H., untuk dimintai klarifikasi.
Saat dikonfirmasi, Kasatreskrim Polresta Lombok Tengah, AKP Punguan Hutahean, membenarkan adanya pemanggilan tersebut dalam rangka menyelidiki dugaan pemerasan.
”Dipanggil dalam rangka laporan dugaan pemerasan, sesuai surat,” kata Punguan.
Meski demikian, pihak kepolisian belum dapat membeberkan kronologi kasus secara detail karena masih fokus meminta keterangan dari berbagai pihak untuk mendalami duduk perkara secara utuh.
”Makanya saya bilang tunggu semua pemeriksaan selesai. Belum bisa menggambarkan peristiwa,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak pelapor (Gorka Arana Vega dan pihak manajemen vila) guna mendapatkan konfirmasi serta hak jawab atas tuduhan dan duduk perkara yang disampaikan oleh pihak terlapor. (wan)
