Tekan Risiko Stunting Sejak Dini, Pemkab Loteng Petakan 35 Ribu Pasangan Usia Subur secara By Name By Address - Koran Mandalika

Tekan Risiko Stunting Sejak Dini, Pemkab Loteng Petakan 35 Ribu Pasangan Usia Subur secara By Name By Address

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:09

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tekan Risiko Stunting Sejak Dini, Pemkab Loteng Petakan 35 Ribu Pasangan Usia Subur secara By Name By Address

Koran Mandalika, Lombok Tengah – Sekitar 35 ribu pasangan usia subur di Kabupaten Lombok Tengah masuk kategori keluarga berisiko stunting. Pemerintah daerah kini memperkuat pendampingan untuk mengidentifikasi faktor risiko pada keluarga tersebut, sekaligus mencegah munculnya kasus stunting baru.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah, H. Kusriadi, S.K.M., M.Si., mengatakan, puluhan ribu pasangan tersebut menjadi sasaran edukasi dan pemantauan melalui Tim Pendamping Keluarga.

Menurutnya, pendataan lebih terperinci diperlukan agar pemerintah mengetahui kondisi setiap keluarga, termasuk faktor yang membuat mereka rentan mengalami masalah pertumbuhan anak. Faktor tersebut antara lain pernikahan usia anak, kehamilan pada usia di atas 35 tahun, jumlah anak yang banyak, serta keterbatasan akses terhadap sanitasi layak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami ingin memetakan sekitar 35 ribu pasangan ini secara by name by address, sehingga diketahui kondisi masing-masing keluarga dan faktor risiko yang mereka hadapi,” kata Kusriadi.

Baca Juga :  Pelayanan Kesehatan Gratis HBK Peduli Bantu Warga Pulau Lombok

Ia menjelaskan, pendampingan dilakukan melalui 2.391 tenaga pendamping keluarga yang tersebar di Lombok Tengah. Setiap tim terdiri atas tiga orang, yakni tenaga kesehatan, kader keluarga berencana, dan kader lainnya yang bekerja bersama mendatangi keluarga sasaran.

Pendampingan tersebut tidak hanya berupa penyuluhan, tetapi juga mengarahkan keluarga untuk mengambil langkah pencegahan sesuai kondisi masing-masing.

Pasangan yang menikah pada usia anak, misalnya, diberikan edukasi mengenai perencanaan kehamilan. Sementara ibu hamil dipantau secara berkala agar kondisi ibu dan pertumbuhan janin dapat diketahui sejak dini.

Kusriadi menilai, pemetaan yang akurat menjadi kunci agar program pencegahan tidak berjalan secara umum tanpa mengetahui kebutuhan keluarga. Melalui pendataan dan pemantauan berkala, pemerintah dapat melihat apakah faktor risiko yang dihadapi keluarga mengalami perubahan.

Baca Juga :  Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, DPRD Loteng Sebut APBD Bisa Lebih Longgar

“Dalam konteks pencegahan, pendekatan kami lebih kepada edukasi. Keluarga yang berisiko ini harus terus didampingi dan dipantau perkembangannya,” ujarnya.

Selain faktor kesehatan, ia menyoroti pernikahan usia anak yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurutnya, kesiapan fisik, mental, dan kemampuan mengasuh anak turut memengaruhi kondisi keluarga setelah memiliki keturunan.

Karena itu, upaya menekan risiko stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga lembaga pendidikan dan Kementerian Agama. Pendampingan keluarga juga perlu disertai perhatian terhadap kondisi sosial dan lingkungan tempat tinggal.

Kusriadi berharap, pemetaan terhadap 35 ribu pasangan usia subur tersebut dapat membantu pemerintah menentukan langkah pencegahan yang lebih tepat sasaran. Dengan begitu, keluarga yang rentan bisa memperoleh pendampingan lebih awal sebelum risiko berdampak pada pertumbuhan anak. (my)

Berita Terkait

FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif
Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi
PON 2028 Tak Mau Jor-joran, NTB Pilih Sulap Venue Lama

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:02

Microsoft Luncurkan AI Hemat Biaya di Ignite 2026, Perkuat Copilot dan Infrastruktur Azure

Rabu, 18 November 2026 - 20:02

Cara Hemat Biaya Transfer antarbank dengan Manfaatkan Kuota Gratis Transfer di neobank

Rabu, 18 November 2026 - 19:02

Tebar Kepedulian dan Kebahagiaan, BRI Berbagi Bersama Anak Yatim di Yogyakarta

Rabu, 18 November 2026 - 18:02

Dekatkan Layanan kepada Masyarakat, BRI BO Wonosari Jalin Sinergi dengan RSUD Wonosari

Rabu, 18 November 2026 - 17:02

Perkuat Sinergi dengan Indogrosir, BRI BO Artha Gading Hadir Meriahkan Gathering HUT ke-33 Indogrosir di NICE PIK

Rabu, 18 November 2026 - 16:02

Perkuat Literasi Keamanan, Tokocrypto Ajak Konsumen Kenali 5 Modus dan Tanda Penipuan Digital

Rabu, 18 November 2026 - 16:02

Sambut Libur Akhir Tahun, BRI Finance Ajak Pengendara Motor Utamakan Keselamatan Perjalanan

Rabu, 18 November 2026 - 16:02

BRI Finance Perkuat Strategi Penetrasi di Pasar Pembiayaan Mobil Bekas

Berita Terbaru