Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, DPRD Loteng Sebut APBD Bisa Lebih Longgar - Koran Mandalika

Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, DPRD Loteng Sebut APBD Bisa Lebih Longgar

Kamis, 10 September 2026 - 09:16

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, DPRD Loteng Sebut APBD Bisa Lebih Longgar

Koran Mandalika, Lombok Tengah — Wacana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disambut positif DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Anggota DPRD Lombok Tengah, Adi Bagus Karya Putra, menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi beban belanja daerah. Dengan tidak lagi menanggung kebutuhan gaji PPPK, ruang fiskal pemerintah daerah dinilai menjadi lebih leluasa untuk membiayai program pembangunan lainnya.

Adi mengungkapkan, persoalan pembiayaan PPPK sebelumnya sempat menjadi perhatian karena pengangkatan pegawai tersebut kemudian berdampak pada struktur belanja APBD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk membayar gaji PPPK di Lombok Tengah pada awal pelaksanaannya mencapai sekitar Rp93 miliar.

Baca Juga :  300 SPPG Belum Mampu Capai Target Sasaran MBG di NTB

“Memang dari dulu sejak diikrarkan dan direncanakan, PPPK itu memang pusat. Kita kaget ketika tahun berikutnya sudah mengangkat, kemudian dibebankan kepada APBD. Jadi kalau sekarang ada rencana untuk dikembalikan, kita bersyukur,” kata Adi belum lama ini.

Menurutnya, apabila kebijakan pengambilalihan tersebut benar-benar diterapkan, pemerintah daerah dapat melakukan penataan kembali terhadap alokasi anggarannya.

Pasalnya, anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk membayar gaji PPPK dapat memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur belanja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

“Tidak ada dampaknya ke kita. Artinya, anggaran untuk memberikan gaji itu tetap menjadi tanggung jawab pusat. Dari sisi daerah tentu lebih longgar,” ujarnya.

Baca Juga :  ‎Pemprov NTB Siapkan Dua Skema Penanganan Sampah di TPA Kebon Kongok

Tak hanya dari sisi fiskal daerah, Adi menilai kejelasan sumber pembiayaan juga penting bagi keberlangsungan para PPPK. Kepastian tersebut berkaitan dengan pembayaran hak pegawai serta keberlanjutan status mereka sebagai aparatur pemerintah.

“Makanya saya bersyukur dengan kebijakan itu. Artinya, teman-teman PPPK ini lebih jelas. Karena hajat awalnya memang pusat punya, bukan kita,” katanya.

Kendati demikian, Adi mengingatkan bahwa rencana tersebut masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Pelaksanaannya pun dimungkinkan dilakukan secara bertahap sesuai kebijakan yang nantinya ditetapkan.

Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengambilalihan pembiayaan tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyesuaikan penyusunan APBD dan perencanaan belanja secara lebih pasti. (wan)

Berita Terkait

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen
Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:54

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital

Rabu, 18 November 2026 - 12:17

FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya

Rabu, 18 November 2026 - 12:14

NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian

Selasa, 17 November 2026 - 18:05

Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas

Selasa, 17 November 2026 - 15:31

Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu

Senin, 16 November 2026 - 16:52

Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT

Minggu, 15 November 2026 - 12:13

Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Sabtu, 14 November 2026 - 23:36

Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi

Berita Terbaru