Koran Mandalika, Lombok Tengah – DPRD Kabupaten Lombok Tengah, memberikan apresiasi kepada massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Tengah, atas aksi demonstrasi yang diselenggarakan secara aman dan kondusif.
Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan mengatakan massa aksi menyampaikan aspirasinya dengan sangat baik dan santun, serta tidak ada tindakan anarkis.
“Ini menjadi role model Lombok Tengah. Kami, saya dan ketua DPRD Lombok tengah terharu melihatnya,” kata Ramdan, Senin (1/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menuturkan akan menyuarakan segala tuntutan yang dilayangkan massa aksi ke pusat.
“Di pusat, itu kewenangan pusat. Kita hanya menyambung apa yang menjadi aspirasi adek-adek, teman-teman, masyarakat untuk kita perjuangkan di pusat,” tuturnya.
Sedangkan tuntutan yang dilayangkan ke Pemerintah Daerah, lanjut Ramdan, bupati dan DPRD berkomitmen untuk menyelesaikannya.
“Kita tadi dengar bahwa, bupati berkomitmen dengan DPRD untuk kemudian menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa tadi,” lanjut Ramdan.
Pada aksi tersebut, massa melayangkan sejumlah tuntutan diantaranya kesejahteraan guru honorer.
“Malah guru-guru honorer ini kita mau habiskan untuk menjadi PPPK. Dan Lombok Tengah ini paling banyak PPK untuk guru-guru honorer,” ucap Ramdan.
Selain itu, massa juga menuntut agar DPRD Lombok Tengah, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“MBG ini kan belum merata. Jadi, kita juga sama-sama pantau, teman-teman pers, kami DPRD juga melihat. Tapi adek-adek pun tau sendiri bahwa ini kebijakan pusat. Kita evaluasi bersama, kalau ada kemudian pemilik MBG yang tidak melaksanakan SOP yang ada, standarisasi yang ada, kami DPRD juga akan mengusulkan untuk kemudian izinnya dicabut,” ujar Ramdan.
Dia memastikan pihaknya untuk turun langsung jika didapati dapur MBG yang tidak sesuai standar.
“Tetapi yang kami ketahui, persyaratan ini harus terpenuhi sebagai syarat untuk keluarnya ijin itu, kan begitu. Dan ijinnya itu langsung pusat tidak ada wewenang daerah dalam hal ini (pengeluaran ijin),” jelas Ramdan. (dik)
