Koran Mandalika, Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyoroti jumlah anak tidak sekolah di NTB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, sebanyak 70 ribu anak tidak mengenyam bangku pendidikan.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, mengatakan pemerintah harus memastikan hak anak untuk bersekolah. Jadi, kata dia, segala upaya harus dilakukan.
“Ya segala upaya harus menjamin mereka sekolah, tidak ada tawar nenawar soal itu. Konstitusi menjamin mereka sekolah,” kata Didi, Selasa (10/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan pemerintah harus menanggapi permasalahan tersebut dengan serius. Jangan sampai ada pihak terkait yang mencari alasan pembelaan terhadap masalah ini.
“Kalau itu sih tidak ada retorika lagi, tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan kita untuk membiarkan itu,” tegasnya.
Ia menuturkan Program Sekolah Rakyat yang dari pemerintah, dapat menjadi salah satu opsi untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak.
“Sekolah Rakyat itu sebagai satu opsi saja. Kalau memang itu bagian dari opsinya ndak masalah juga, yang penting mereka sekolah,” ucap Didi.
Didi menjelaskan pemerintah harus peka dengan permasalahan di masyarakat. Jika menyangkut masalah ekonomi tentu pemerintah harus mencari jalan keluar.
“Sekarang tidak ada pembiayaan sekolah yang sifatnya wajib. Kalau masih ada masyarakat atau anak-anak karena alasan ekonomi ada kendala untuk bersekolah, harus kita carikan jalan keluarnya,” jelasnya.
Menurutnya, selain biaya, masyarakat juga dihadapkan dengan permasalahan lain, seperti jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal.
“Manakala kasusnya seperti itu, logik kalau kita memberikan mereka sepeda misalnya ya, sepeda untuk sekolah. Atau berikan biaya transportasi bulanan kepada mereka,” ujar Didi.
Didi mengatakan pemerintah harus memiliki sistem pemantauan yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Lebih jauh, semua elemen masyarakat juga perlu dilibatkan.
“Jadi bukan kerja dinas saja. Semua kita, kepala lingkungan, ketua RT, kadus, kades, lurah didorong meneropong. Kalau ada tidak bersekolah karena apapun alasannya tadi kita harus lakukan penyelamatan,” pungkasnya. (dik)
