Koran Mandalika – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Karman tidak setuju atas usul Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tidak menjadi sarang radikalisme.
Usulan tersebut menyusul terungkapnya ada masjid yang ceramahnya kerap berisi kritik kepada pemerintah.
“Mestinya tidak digeneralisir. Tidak cukup dijadikan sampling bahwa masjid menjadi media persemaian ideologi anti pemerintah. Itu kasuistik saja sifatnya,” kata Karman, Jumat (8/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Himpunan Masyarakat Lombok-Jakarta (Himalo) itu sepakat bahwa radikalisme dan terorisme harus dilawan dan diberantas di Indonesia.
“Namun, hendaknya tidak dengan mengawasi atau mengontrol tempat ibadah,” tegas Bacaleg DPR RI itu.
Menurut dia, banyak masjid yang mencerdaskan umat dengan melakukan pemberdayaan.
“Masjid-masjid Itu sudah mengambil sebagian besar tugas pemerintah, yakni mendidik umat. Ingat, masjid kita rata-rata swadaya. Saran saya, bukan pengawasan yang diperlukan, melainkan pembinaan,” ucap Karman.
Karman menilai, justru saat ini momentum pemerintah untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masjid.
“Bantu umat membangun dan mengelola masjid. Dari urusan kelola toilet, hingga kelola kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan masjid,” jelas Karman.
Dengan begitu, tidak ada celah bagi paham-paham radikal dan paham-paham asing lainnya masuk ke tempat ibadah.
Menurut dia, dengan pembinaan yang dilakukan diharapkan masjid bisa menjadi ujung tombak melawan dan memerangi radikalisme.
“Saya setuju radikalisme dan paham-paham asing lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa harus dilawan. Itu bisa dilakukan melalui masjid atau tempat ibadah,” tegas Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) 2013-2017 itu. (Wan)
